Tolak Pembangunan TPA, Warga Desa Tadukan Raga Gelar Demonstrasi Di Kantor DPRD Deli Serdang

0
865
Warga membentangkan spanduk Penolakan Pembangunan TPA

MEDAN, SUARAPERSADA. com–
Rencana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk membangun Tempat Pembuangan Sampah
Akhir (TPA) yang hanya berjarak sekitar 160 meter dari Pemukiman masyarakat dinilai telah mengangkangi peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tidak terima dengan kebijakan Pemkab Deliserdang tersebut, Selasa (15/12/2020, ratusan warga masyarakat Desa Tadukan Raga menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan pernyataan sikap di Kantor DPRD Deliserdang Sumatera Utara.

Kedatangan warga masyarakat tersebut diterima oleh anggota Komisi III DPRD Deli Serdang, Agus setiawan saragih, setelah sebelumnya mereka menolak bertemu dgn perwakilan Bupati D.serdang.

Koordinator Aksi Hawari Hasibuan dalam orasinya membeberkan, pembangunan TPA oleh Pemkab Deli Serdang bertentangan dgn Permenpu no. 03 tahun 2013 dan SNI no.3.3241 tahun 2014. Untuk itu kami mendesak agar DPRD Deli Serdang segara melakukan RDP dan memanggi Bupati untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga hak masyarakat dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dapat terwujud dengan memindahkan lokasi TPA tersebut ketempat lain, ucapnya.

Menurut Hasibuan, jika TPA tersebut dibangun, setidaknya 420 Kepala Keluarga atau sekitar 1.600 jiwa dan 250 jiwa diantaranya merupakan anak-anak yang akan terdampak akibat kehadiran TPA tersebut. Maka masyarakat Dusun III Desa Tadukan Raga Kabupaten Deliserdang menyatakan sikap, “Menolak pembangunan TPA dimaksut,tegasnya..

Dikatakan Hawari, Pemerintah telah membuat regulasi teknis untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, tentang Hak Azazi Manusia terhadap Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, sebagaiman tercantum pada Pasal 28 H ayat (1) yang dipertegas didalam UU No. 39 Tahun 1999, tentang HAM dan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jika nantinya TPA tersebut dibangun, dipastikan akan terjadi pencemaran oleh kimiawi pada air dan udara. Sehingga dikhawatirkan warga setempat akan terjangkit penyakit yang dibawa vector.

Seyogianya Pemkab Deli Serdang harus mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat 2 huruf (b) Permen PUPR No. 03 Tahun 2013. Disana dijelaskan, Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan. Antara lain : Pemilihan lokasi TPA paling
sedikit memenuhi kriteria aspek Hidrogeologi. Yakni, jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 M di hilir aliran.

Namun pada faktanya, rencana pembangunan TPA tersebut berada di Hulu sungai yang di bawahnya sekitar 1.000 meter berada Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Tirtanadi dan PT. Tirta Lyonnaise Medan (TLM). Sehingga dikhawatirkan pengolahan limbah nantinya tidak memadai dan akan masuk kebadan air yang
dikonsumsi oleh masyarakat.
Selanjutnya pada Pasal 2 ayat 2 hurup (c) Permen PU Nomor: 03/PRT/M/2013 mejelaskan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas
lingkungan.
3. Pasal 35 ayat 2 hurup (e) Permen PUPR No : 03 Tahun 2013 juga menyatakan :
Pemilihan lokasi TPA paling sedikit memenuhi kriteria aspek hidrogeologi. Antara
lain, jarak dari permukiman masyarakat minimal 1 km untuk mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan
aspek sosial. Akan tetapi yang terjadi pembangunan TPA di Dusun III Desa Tadukan Raga hanya berjarak sekitar 160 meter dari pemukiman warga.

4. Panitia Teknis Standardisasi Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Dirjen
Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum telah menerbitkan SNI 03-3241-1994
tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah. Namun pembangunan TPA di kawasan tersebut telah mengabaikan standart yang telah ditentukan oleh Kemen PU. Antara lain:
a. Bahwa ketentuan zona penyangga diukur mulai dari batas terluar tapak TPA sampai
pada jarak tertentu sesuai dengan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Sistem Controlled Landfill dan Sanitary Landfill.

Warga Berdialok Dengan Anggota DPRD Deli Serdang

Yakni 500 meter yang fungsinya adalah: a. mencegah binatang-binatang vektor, seperti lalat dan tikus, merambah kawasan
permukiman; b. menyerap debu yang beterbangan karena tiupan angin dan pengolahan sampah;
c. mencegah dampak kebisingan dan pencemaran udara oleh pembakaran dalam
pengolahan sampah.

Lagi-lagi jika TPA dibangun, TPA dimaksud akan berdiri disamping rumah warga dengan jarak hanya 160 meter dari pemukiman dan tidak memiliki zona
penyangga (Buffer zone). Sehingga dipastikan akan
membahayakan kesehatan dan keselamatan warga yang telah bermukim belasan tahun
di Desa Tadukan Raga Kab. Deli Serdang (Vide. point 2.2.dan 2.3 BAB II SNI 03- 3241-1994).

Sesuai peraturan, bahwa masyarakat memiliki Hak dalam Pengelolaan Kawasan Sekitar TPA. Salah satunya berhak untuk mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang
terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan pedoman. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan pedoman kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami atas nama warga Desa Tadukan Raga meminta
hak kami untuk dihormati dengan :
1. Memindahkan lokasi proyek pembangunan TPA tersebut ke lokasi lain yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Meminta kepada Aparatur Penegak Hukum untuk memeriksa dan menyelidiki
terkait Potensi Pelanggaran Hukum dan Mal Administrasi atas penetapan Lokasi
pembangunan TPA yang tidak sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku.

Usai menyerahkan perntataan sikap, warga masyarakat membubarkan diri dengan tertip. (Rony)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here