TANJUNGPINANG, SUARAPERSADA.com – Jangan main-main dengan “Simanja” (sistem informasi manajemen kinerja). Jika tak mengisi aktivitas pada Simanja, dipastikan akan berpengaruh pada tunjangan kinerja daerah (TKD). Hal tersebut dialami oleh sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Kepri.
Hingga Kamis (27/6) kemarin, sejumlah PNS masih datang ke Dinas Kominfo Kepri untuk mengadukan masalah Simanja. Mereka mengaku tidak mengisi sasaran kerja bulanan untuk Juni, sehingga kehilangan 40 persen TKD Juni.
Mereka berharap sistem dapat kembali dibuka, agar dapat mengisi sasaran kerja bulanan dan aktivitas harian Juni. Namun hal itu tak mungkin dilakukan, mengingat sistem untuk Juni sudah tertutup. Padahal sebelumnya pada Mei lalu sistem Simanja sempat dibuka, untuk mengakomodir pengisian sasaran kerja Juni.
“Ada beberapa yang begitu. Seperti bendahara di satu instansi, yang menemui saya untuk dibantu membuka sistem agar bisa mengisi sasaran kerja bulanan dan aktivitas harian Juni, tapi sudah tidak bisa,” ujar Ir. Muhammad Yunus, MM, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kominfo Kepri, Jumat (28/6).
Lagi pula sistem tidak dapat asal dibuka. Hanya perintah dari Sekda Kepri, yang dapat membuat sistem dibuka. Ada pula sejumlah prosedur yang harus dilalui, sebelum sistem dibuka. Dimulai dari usulan oleh OPD (organisasi perangkat daerah) kepada Dinas Kominfo Kepri, agar membuka sistem.
Sejumlah usulan dari OPD tersebut, kemudian diteruskan Dinas Kominfo Kepri kepada Sekda. “Kita surati Sekda dengan alasan apa sistem dibuka. Kalau Sekda bilang oke, kami buka. Tak bisa sembarang-sembarang buka sistem,” terang Yunus.
Saat ini telah 97,66 persen dari 2.531 PNS yang memiliki akun, telah mengisi Simanja. Sedangkan sisanya yang tidak mengisi, bisa dengan berbagai alasan. “Bisa saja ada yang tugas belajar, cuti atau sakit. Tapi bisa juga karena tidak mengisi,” terang Yunus.**(Brain/Nov)
