DEFISIT ANGGARAN DAN IMPLIKASINYA

4
1276

Oleh: Hermanto Uban

Suatu yang menggembirakan bahkan perlu diapresiasi, bahwa defisit tidak hanya membebani pikiran pengelola anggaran, akan tetapi telah pula menjadi kata yang “familiar” bagi masyarakat secara nasional.

Terlepas apa dan bagaimana mereka memaknainya namun, defisit menjadi sesuatu yang menakutkan karena membuat orang banyak tak berdaya dibidang keuangan.

Defisit anggaran bukan baru dialami bangsa Indonesia pada dua tahun belakangan ini (2016 dan 2017). Akan tetapi kondisi yang sama juga telah terjadi sejak 1979. Kondisi ini diperparah pada 2011 dikarenakan Neraca Perdagangan yang defisit pada neraca pembayaran pada kuartal III 2011.

Saat ini, persoalan defisit persentasenya terus meningkat yang terus terakumulasi sehingga efeknya sangat terasa.

Defisit ini disebabkan oleh sejumlah ‘penyakit’. Diantaranya adalah persoalan bahan bakar minyak (BBM), pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ekonomi dunia.

Persoalan BBM, pemerintah dihadapkan pada tingkat konsumsi BBM yang berlebihan. Kenaikan harga BBM dinilai tidak efektif karena terlambat dijalankan. Hal ini mengakibatkan impor migas menjadi lebih besar.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, dikarenakan ekonomi Indonesia tumbuh cukup cepat sehingga permintaan produksi menjadi tinggi di bidang perindustrian. Permintaan bahan baku impor pun jadi tinggi. Terlebih Indonesia masih mendatangkan banyak bahan baku dari luar. Permintaan ini membuat pertumbuhan ekspor kalah cepat dibandingkan dengan impor.

Faktor eksternal yang mempengaruhi defisit adalah kondisi ekonomi dunia yang sedang lemah. Pelemahan ini mempengaruhi pelemahan ekspor sehingga membuat defisit transaksi berjalan.

Dari analisa faktor-faktor tersebut, harus ada faktor pengimbang untuk menutupi defisit neraca. Transasksi modal dan finansial harus bisa menutupi jika transaksi modal dan finansial baik, cadangan devisa negara berada dalam keadaan aman sehingga akan membantu menutup defisit dari transaksi berjalan.

DEFISIT APBN IMPLIKASINYA TERHADAP APBD

Menurunnya APBD akibat dari pendapatan keuangan negara sedang menurun, terutama menurunnya penerimaan negara pada neraca ekspor dari sektor pertambangan migas dan batu bara, yang berimplikasi pada berkurangnya dana bagi hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat kepada Daerah.

Baca Juga : Unjuk Rasa Damai, Hipemarohil Sampaikan Aspirasi Kepada Ketua DPRD

Oleh karenanya bagi Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengandalkan sumber keuangannya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan Migas dan Batubara cukup berdampak pada “PENGIMPLEMENTASIAN VISI MISI KEPALA DAERAH” secara nasional. Di mana program kegiatan pembangunan yang telah disusun dan dijabarkan ke dalam RPJMD menjadi terhambat untuk diimplementasikan.

BAGAIMANA DENGAN KABUPATEN ROKAN HILIR ?

Sejak tahun 2001 hingga saat ini, memasuki 18 tahun berdirinya Kabupaten Rokan Hilir, termasuk Kabupaten / Kota lainnya, dalam membiayai pembangunan Daerah masih bertumpu pada penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dan Batu Bara.

Kiranya perlu kita fahami bersama, bahwa defisit anggaran yang terjadi pada dua tahun belakangan ini (2016-2017) tidak hanya melanda Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi juga dialami seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di seluruh tanah air.

Kegoncangan yang dikarenakan defisit anggaran ini. Akan sangat terasa Bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang mengandalkan sumber keuangan Daerahnya kepada dana bagi hasil sektor pertambangan, termasuk Kabupaten Rokan Hilir ini sendiri.

Menyikapi kondisi keuangan Daerah dalam rentang waktu dua tahun belakangan ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan melakukan rasionalisasi dan efisiensi anggaran, terutama terkait dengan anggaran belanja aparatur dan anggaran biaya operasional kedinasan setiap OPD, mengurangi besarnya biaya perjalanan dinas, biaya makan minum kantor, biaya ATK, pelaksanaan kegiatan seremonial lebih selektif.

Selain dari itu dana tunjangan kemahalan bagi ASN sampai dengan pengurangan dana tunjangan jabatan terhadap pejabat eselon juga telah dilakukan.

Defisit anggaran merupakan persoalan yang cukup memprihatinkan dan dampaknya begitu besar dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di kawasan pesisir.

Dengan kondisi keuangan Daerah yang jauh dari pada memadai, maka pelaksanaan pembangunan dilakukan sangat selektif. Dengan minimnya pelaksanaan pembangunan juga berimbas pada pergerakan perekonomian jadi melambat, banyaknya pengangguran dan daya beli masyarakat menjadi menurun.

Dalam menjawab persoalan minimnya anggaran saat ini, berbagai hal juga telah dilakukan pemda Rokan Hilir dari upaya mendapatkan pembiayaan dalam daerah, lobi-lobi di pemerintah pusat serta pola kerja sama pemerintah swasta (KPS) dalam pembiayaan dan pengerjaan beberapa proyek.

Upaya menggenjot PAD juga terus dilakukan, namun belum bisa berharap banyak, dari segi angka belum memadai dalam menggerakkan roda pembangunan.

Harus diakui memang, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir saat ini sedang mengalami defisit anggaran yang berimplikasi terganggunya konsentrasi pembangunan.

Sejumlah kegiatan strategis yang telah diprogramkan, namun pada tahap pelaksanaannya mengalami kendala, dikarenakan tidak tersedianya anggaran dalam pembiayaannya.

Pemerintah sudah dan akan terus melakukan berbagai upaya, agar roda pemerintahan Kabupaten ini dapat berjalan dengan baik dan perekonomian jangan sampai lumpuh.

Ada pemikiran kita, bahwa dalam mengatasi defisit anggaran saat ini, untuk melakukan pinjaman dana dari pihak ketiga. Meskipun dimungkinkan, namun opsi ini diperlukan kajian secara komprihenshif dan mendalam, juga dibutuhkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional yang jika diabaikan bisa menjadi beban keuangan daerah dimasa mendatang.

Pemerintah Rokan Hilir, memaklumi bahwa dalam rentang waktu dua tahun belakangan ini (2016, 2017). Bermunculan opini dan berbagai persepsi masyarakat terkait dengan ketidak pastian keuangan sampai dengan penilaian kinerja pemerintah yang tidak optimal. Bagi Pemerintah berbagai dinamika dimasyarakat itu sesuatu yang biasa.

Memang tidak mudah bagi siapa pun menjadi pemimpin dengan kondisi yang dialami Daerah saat ini, selain tidak menguntungkan secara sosial, ekonomi maupun secara politis. Namun perlu kiranya dipahami, bahwa tidak ada siapa pun yang ingin mengalami kondisi yang sulit dan serba terbatas ini.

Pemerintah sangat memahami bagaimana kehidupan dan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa kehidupan masyarakat masih banyak yang jauh dari kondisi sejahtera.

Tahun 70-an masyarakat di kawasan ini jaya. Hasil laut berlimpah ruah, Boat Apung banyak, industri galangan kapal kayu bergerak maju, dikarenakan hutan masih banyak, sehingga supply bahan baku berupa kayu olahan mudah didapat, dan dengan itu banyak pula lapangan kerja dengan perolehan upah cukup memadai.

Kondisi daerah kita saat ini sangat berbeda jauh, alam kawasan pesisir Rokan Hilir telah berubah jauh. Dikarenakan Proses alam, terjadinya pendangkalan pada laut kita, Ikan sudah sangat jauh berkurang, Galangan Kapal Kayu yang bisa menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, sekarang menjadi sepi. Alam dan zaman sudah berubah, akan tetapi masih banyak dari saudara-saudara kita dalam mencari sumber kehidupan yang belum berubah dan masih bersandar pada ketersediaan kekayaan sumber daya alam. Meskipun hasil yang diperoleh masyarakat tidak lagi memadai, namun dikarenakan mereka tidak punya keahlian dan keterampilan lain, membuat mereka tidak punya banyak pilihan dan tetap bertahan dengan pekerjaan yang biasa mereka geluti.

Dengan demikian akan kondisi kehidupan masyarakat di kawasan ini, maka formulasi kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 memprioritaskan pembangunan sektor industri yang berorientasi pada penyerapan dan tercipta lapangan kerja bagi masyarakat. Program tersebut telah dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021.

Karena program tersebut sebagai penjabaran dari Visi-Misi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Bapak H. Suyatno sebagai Bupati dan Bapak H. Drs. Jamiludin sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir Masa Bhakti 2016-2021.

Namun kita harus bisa memahami, bahwa Bupati sebagai manusia hanya bisa punya niat, punya tekat untuk melakukan upaya-upaya dalam mengatasi persoalan kehidupan masyarakatnya, namun bila ketentuan berkehendak lain (Terjadinya defisit anggaran di tahun 2016), H. Suyatno Bupati Rokan Hilir saat ini, hanya bisa ikhlas menunda dan senantiasa berdo’a, semoga beliau berkesempatan mewujudkan segala upaya yang telah beliau niatkan bisa diwujudkan dan dapat pula dirasakan masyarakat sebagai wujud kepedulian serta pengabdiannya kepada masyarakat dan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang kita cintai bersama.**

4 KOMENTAR

  1. You made some good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and
    found most people will go along with your views on this site.

  2. Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established
    blog. Is it difficult to set up your own blog?

    I’m not very techincal but I can figure things out pretty
    quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where
    to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

  3. We stumbled over here from a different page and thought I might check things out.
    I like what I see so now i’m following you. Look forward to finding out about your web page repeatedly.

Tinggalkan Balasan