Beranda Bengkalis Calon Bupati Terlibat Kasus Korupsi ? KPK ; Masyarakat Harus Selektif Tentukan...

Calon Bupati Terlibat Kasus Korupsi ? KPK ; Masyarakat Harus Selektif Tentukan Pilihan

982
1
Calon Bupati Terlibat Kasus Korupsi
Calon Bupati Terlibat Kasus Korupsi

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Ketua Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI), Mattheus, Jumat (4/9/2020), menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan lamban dalam menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi mantan bupati Bengkalis, Amril Mukminin yang diduga melibatkan salah satu calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2020 ini.

Menurut Mattheus hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa KPK terkesan menunda-nunda penetapan tersangka baru. Sementara dalam berkas dakwaan jelas disebutkan keterlibatan Kasmarni melalui dua nomor rekening yang diduga sebagai alat transaksi.

Baca : Kasmarni Terancam, KPK Janji Usut Aliran Dana Korupsi Amril Mukminin

Sementara sebagaimana diketahui masyarakat Kasmarni saat ini sedang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis.

“Harusnya KPK lebih serius, bukankah lebih baik mencegah daripada nanti banyak yang dirugikan ? Kita hormati asas praduga tak bersalah, termasuk soal keinginan Kasmarni bertarung di pilkada Bengkalis. Cuma yang menjadi soal, ada pengkuan dua pengusaha Jonny Tjoa dan Adyanto,” bebernya pada acara cofee break di Pekanbaru.

Selain sebagai istri terdakwa Amril Mukminin, Kasmarni juga menjabat sebagai staf ahli bidang SDM pemerintah kabupaten Bengkalis. Seharusnya tahu, menerima pemberian uang dari pengusaha adalah perbuatan melanggar hukum.

Mattheus juga menyebut, “sekarang faktanya Kasmarni menjadi calon bupati Bengkalis. Kasihan kan, sudah berjuang berdarah-darah, ujung-ujungnya jadi pasakitan ? harusnya kita lebih peka terhadap penderitaan dan kemiskinan di masyarakat kita saat ini,” ujarnya sambil mengangkat bahu.

“Jika dalam perkembangannya, ada tersangka baru dengan bukti yang cukup, gimana? kan jadi repot ?” kata Mattheus mengakhiri perbincangan saat itu.

Baca juga : Mantap, Kasmarni Mengundurkan Diri

Sementara itu, menanggapi pertanyaan apakah akan menunda pemeriksaan perkara yang diduga melibatkan calon kepala daerah, Senin (7/9/2020) Plt. Juru bicara KPK, Ali Fikri membantah. Hal itu disampaikannya melalui pesan WhatsApp.

“KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapapun termasuk terhadap perkara yang di duga melibatkan para calon kepala daerah,” tulis Fikri.

Baca juga : Nikmati Hasil Korupsi Suami, Kasmarni Mantap Lanjutkan Dinasti

KPK yakin proses hukum di KPK tdk akan terpengaruh oleh proses politik tsb, krn proses hukum di KPK sangat ketat, syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku.

KPK mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan calon kepala daerah. Beberapa program pencegahan terkait pilkada sdh disiapkan KPK antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara dan edukasi untuk pemilih.**(Batara)

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan