Normalisasi Sungai Tanpa Izin Lingkungan, ARIMBI Laporkan Gubernur dan DLHK Riau

0
108

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Menyambut Hari Anti Korupsi  se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember mendatang, Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) menyampaikan bundel laporan dugaan tindak pidana lingkungan ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Riau di jalan Patimura Pekanbaru, Selasa (7/12/21).

Menurut Kepala Suku Yayasan ARIMBI, Mattheus Simamora, perizinan di bidang lingkungan, perkebunan dan kehutanan merupakan ‘bancakan’ korupsi yang sangat empuk di provinsi Riau.

Ujar Mattheus kepada media ini, kita telah menyaksikan sejumlah kepala daerah di Riau dan pejabat setingkat kepala dinas telah berhasil digelandang penegak hukum. Walaupun beberapa diantaranya diduga berhasil lolos setelah bernegosiasi dengan oknum tertentu. Dan hari ini Yayasan ARIMBI telah melaporkan Gubernur Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III yang diduga bersama-sama melakukan tindakan “abuse of power” dengan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan terkait kegiatan normalisasi sungai Bangko di Dusun Pematang Semut, Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Rokan Hilir Riau tanpa dilengkapi izin lingkungan.

“Yang kita laporkan hari ini adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang notabene dilakukan oleh para regulator tersebut. Namun secara spesifik kita belum bicara indikasi lain dibalik pelanggaran yang dilakukan para pejabat tersebut. Ada sesuatu yang tidak diketahui masyarakat dusun Pematang Semut sehingga kerinduannya akan normalisasi sungai Bangko itu bisa dimanfaatkan untuk mengcounter upaya-upaya penyelamatan lingkungan oleh Yayasan ARIMBI,” ujar Mattheus.

Lanjut Mattheus, “Siapa ? berbuat apa ? dan untuk apa ? akan segera terbongkar jika Polda Riau serius mengusut kegiatan normalisasi sungai Bangko tersebut. “Tentu tidak serta merta 18 perusahaan sawit yang bercokol di hulu sungai Bangko itu dan DLHK Riau menjadi pahlawan lingkungan bagi masyarakat dusun Pematang Semut. Sepanjang kerinduan masyarakat yang ingin desanya disentuh oleh pembangunan, sepanjang itu juga koorporasi meluluhlantakkan habitat ikan khayangan dan ekosistem di aliran sungai Bangko,” ulas Mattheus.

Lagi kata Mattheus, kita tunggu saja tindaklanjut laporan ini. Terkhusus memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia ini ARIMBI mendukung Polda Riau dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Inikan sesuai dengan program strategis Nasional juga terkait KTT G20 yang dipusatkan di Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, ricuh soal Normalisasi ini bermula saat Gubernur Riau, Syamsuar melakukan peninjauan kegiatan Normalisasi Sungai Bangko yang di inisiasi oleh Dinas LHK provinsi Riau pada 12 September 2021 lalu.

Gubernur Riau, Syamsuar yang sedang digoyang atas dugaan korupsi oleh sejumlah LSM  melegalisasi kegiatan normalisasi sungai Bangko tanpa izin lingkungan dan AMDAL. Bukan hanya itu, kegiatan tanpa payung hukum  yang dihadiri para petinggi tersebut juga diduga telah mengubah hidrologi, tata kelola air dan ekosistem di sungai Bangko. Disamping itu ada dugaan melampaui kewenangan, dimana wilayah kerja itu adalah tanggungjawab Balai Wilayah Sungai Sumatera III.

Menurut Mattheus, kegiatan normalisasi sungai itu tujuannya sangat bagus. Selain mencegah luapan banjir, juga ada aspek ekonominya bagi masyarakat tempatan, dimana sebagian masyarakat itu adalah nelayan yang menggantungkan hidup dari tangkapan ikan air tawar. Tetapi sangat disayangkan ketika seorang kepala daerah yang memiliki tim teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Gubernur yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat malah terlihat ceroboh dengan mengangkangi berbagai aturan dan peraturan.

“Sayang sekali kegiatan tersebut diduga telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dengan dalil membantu masyarakat tetapi dengan melanggar undang-undang. Sangat patut dipertanyakan ada apa dengan Gubernur ? Sementara DLHK sangat tahu aturan apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan tersebut. Sepertinya Gubernur Riau ini terjebak atau dijebak untuk melegalisasi kegiatan itu,” ujar Mattheus.

Beber Mattheus, semestinya sebelum kegiatan itu dilaksanankan telebih dahulu disusun sesuai tahapannya seperti penyusunan AMDAL atau UKL/UPL, Uji kelayakan, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Berusaha, Koordinasi dengan Satker SDA. Semua itu ada aturannya kok. Ada dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jo UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH, Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tentang daftar usaha dan atau kegiatan yang wajib  memiliki AMDAL, UKL dan UPL atau SPPL.**(Jsr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here