Beranda Breaking News Gubri Sibuk Tuntut DBH, SKK Migas dan KLHK “Bisu” Riau Tercemar Limbah

Gubri Sibuk Tuntut DBH, SKK Migas dan KLHK “Bisu” Riau Tercemar Limbah

319
0

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Tidak berjalannya fungsi pengawasan SKK Migas terhadap kegiatan pertambangan di blok Rokan diduga menjadi celah bagi PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk membuang limbahnya di sembarang tempat dan mengakibatkan pencemaran limbah B3 yang meresahkan masyarakat.

Ratusan kasus Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) pada lahan pertanian terkesan disengaja dan dibiarkan tanpa upaya bioremediasi.

Fakta-fakta tersebut diungkapkan Kepala Suku Anak Rimba Indonesia, Mattheus Simamora.

“Yang terjadi kepada masyarakat ini akibat tidak berfungsinya SKK Migas selama ini,” ujar Mattheus kepada media ini, Minggu (5/4/21) usai melakukan observasi di salah satu lokasi kebun masyarakat yang terkontaminasi limbah migas di seputaran Gathering Station Oil PT CPI Minas, kabupaten Siak, Riau.

Kebun yang cuma berjarak beberapa kilometer dari tangki Chevron itu terlihat gersang. Sementara dibeberapa titik terlihat tumpukan limbah migas berwarna hitam pekat disela-sela tanaman kelapa sawit milik D Damanik.

“Konsentrasi limbah yang sangat pekat ini tentunya akan mengganggu daya tumbuh dan produksi tanaman kelapa sawit ini. Hingga dikedalaman satu meter dari permukaan tanah masih kita temukan gumpalan limbah,” beber Mattheus.

Lanjutnya, kontaminasi limbah ini sudah terjadi bertahun-tahun. Namun SKK Migas tidak pernah memberikan peringatan kepada CPI. Akhirnya pembiaran ini menjadi masalah pada terganggunya ekosistem dan perekonomian masyarakat.

Kami dari Yayasan Lingkungan Hidup Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) meminta Gubernur Riau agar jangan hanya sibuk menuntut Dana Bagi Hasil (DBH) Migasnya saja.

“Persoalan lingkungan ini juga butuh perhatian khusus. Apa artinya DBH Migas ini jika alam di Riau dibiarkan rusak, inikan rumah kita,” cercah Mattheus.

Demikian halnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan salah satu unsur pengawasan dalam kegiatan pertambangan ini, seharusnya tidak tinggal diam. “Celah untuk menggugat Chevron dari permasalahan lingkungan ini sudah terbuka, coba anda tanyakan ke Menteri Siti Nurbaya, kenapa beliau diam ?” kata Mattheus.

Sementara itu info kepada media ini soal pemulihan lingkungan mendapat tanggapan Sonitha Poernomo, Manager Corporate Communications PT. CPI.

Isi pesannya kepada media melalui pesan WA Sonita mengatakan dalam menjalankan operasinya, PT. Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) selalu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.

“Sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia, PT CPI melaksanakan program pemulihan tanah terpapar minyak bumi di Blok Rokan sesuai arahan dan persetujuan KLHK dan SKK Migas,” tulisnya.

PT CPI senantiasa menjadikan keselamatan dan perlindungan terhadap manusia dan lingkungan di Provinsi Riau sebagai prioritas utama.**(TIM)

Tinggalkan Balasan