Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan, ARIMBI Segera Laporkan Bupati Meranti ke Polda Riau

0
32

SELATPANJANG, SUARAPERSADA.com – Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) yang baru-baru ini diketahui mempidanakan PT. Chevron Pacific Indonesia, kembali membidik praktik dumping limbah yang mencemari lingkungan dan merusak ekosistem.

Kali ini ARIMBI menyasar kebijakan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang diduga sengaja membuang sampah di pantai Desa Mekong.

Tindakan itu adalah puncak ketidak mampuan pemerintah kabupaten Meranti dalam mengatasi  permasalahan over load sampah di TPA Gogok.

Kendati dalam keterangannya di sejumlah media, Muhammad Adil beralasan sampah tersebut akan dijadikan media penahan abrasi, namun perbuatan yang dilakukan atas kebijakan bupati tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Yayasan ARIMBI, Mattheus Simamora kepada media ini, Jum’at (8/10/21) di Pekanbaru.

Baca : Yayasan Anak Rimba Indonesia Resmi Laporkan PT.CPI Ke Polda Riau

Mattheus mengatakan, sesuai observasi yang dilakukan ARIMBI, sampah ini ditumpuk di Pantai Desa Mekong, tanpa melalui kajian dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan kebijakan Bupati tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan sampah dan lingkungan hidup.

Lanjut Mattheus menjelaskan, penumpukan sampah yang katanya sebagai penahan abrasi ini dilakukan tanpa terlebih dahulu memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik seperti plastik, kertas, karton, kaleng bekas dan lainnya. Maka jiika terjadi gelombang pasang besar dari Selat Malaka, sampah anorganik ini tentu akan berserakan terbawa ombak dan merusak ekosistem di laut.

Artinya, Bupati dengan arogansinya telah membuat kebijakan yang sangat beresiko terhadap kelestarian lingkungan dengan tindakan dumping tersebut.

Baca juga : Tidak Komit terhadap Lingkungan, ARIMBI Minta Jokowi Copot Siti Nurbaya

“Sementara, selain aturan yang saya sebutkan tadi, masih ada aturan perundang-undangan  seperti PP Nomor 81 Tahun 2012  tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permen LHK Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah  Rumah Tangga. Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Riau yang harus dipatuhi,” papar Mattheus.

Ini sama halnya karena tidak mampu mengatasi persoalan over load sampah, maka Bupati memutuskan membuangnya ke laut. Karena belum ada teknologi di dunia ini yang menyatakan sampah rumah tangga bisa dijadikan sebagai bahan untuk menahan abrasi.

“Namun sangat disayangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  Irmansyah dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Meranti, M. Fahri hanya diam tanpa memberikan saran serta pandangan kepada Bupati tentang resiko rusaknya lingkungan di sekitar pantai dan potensi timbulnya penyakit akibat tindakan tersebut.

“Mungkin mereka takut kehilangan jabatan, sehingga turut serta sebagai pelaku pengrusakan lingkungan hidup,” sindir Mattheus.

Selain dugaan melakukan dumping, lanjut Mattheus, juga ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal penggunaan anggaran keuangan daerah. Dimana dari informasi yang diterima ARIMBI, di satu sisi Bupati Kepulauan Meranti mengaku melakukan kegiatan pemanfaatan sampah tersebut dengan anggaran pribadi, sementara kenyataannya di lokasi ditemukan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kepulauan Meranti sedang bekerja.

Akibat kebijakan yang salah ini ARIMBI dalam waktu dekat berencana akan melaporkan kasus pencemaran lingkungan ini ke Polda Riau.

“Kita telah mengumpulkan bukti-bukti sebagai bahan laporan atas tindakan pencemaran lingkungan ini sekaligus dugaan korupsinya,” tutup Mattheus.**jsn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here