Beranda Breaking News Jawab Ditjend Migas, ARIMBI : Wakhid Hasyim “Gagal Faham”

Jawab Ditjend Migas, ARIMBI : Wakhid Hasyim “Gagal Faham”

163
0

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Menjawab pernyataan Ditjen Migas terkait pencemaran PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang dipublikasi media Ruangenergi.com dengan judul berita “Perihal Lahan Terkontaminasi Minyak Bumi di WK Rokan, Ini kata ESDM”. Kepala Suku Anak Rimba Indoneseia (ARIMBI) Mattheus menilai Wakhid Hasyim “gagal faham”.

Menurut Mattheus dalam keterangannya kepada media ini, Rabu (7/4/21) di Pekanbaru, bukan hanya karena minyak bumi kategori limbah B3 atau bukan limbah B3 yang menjadi persoalan, tapi juga kandungan logam berat pada limbah yang dihasilkan dan dampaknya terhadap media lingkungan yang tercemar.

“Sebenarnya tahun 1928 sudah ada yurisprudensi kasus lingkungan hidup kegiatan migas, dan sudah ada konvensi international terkait pencemaran minyak bumi ini,” ulas Mattheus.

Lanjut dia, jika kita baca lagi dokumen lingkungan kegiatan operasi WK Blok Rokan masa lalu, jelas kewajiban PT CPI mengangkut lumpur bor dari pengeboran ke pusat pengolahan lumpur bor, untuk dilakukan pengelolaan sebelum dibuang ke media lingkungan, demikian juga limbah yang berasal dari gathering station harus dikelola.

“Faktanya sekarang kita temukan limbah heavy crude oil berserakan di kawasan hutan, dilahan masyarakat, dan mengalir di sungai sampai ke laut. Itu jelas bukti perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

Dimana di dunia ini yang menerapkan teknik pertambangan migas yang membolehkan limbah lumpur bor dibuang di hutan, lahan masyarakat dan sungai atau laut ?

“Kalau PT CPI sejak dulu taat, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan kesalahan, saat ini tidak akan mengakibatkan pencemaran dan menyebabkan lahan masyarakat terkontaminasi minyak bumi yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup dan kerugian masyarakat,” imbuhnya.

“Dia bilang, lanjut Mattheus lagi, PT CPI aktif melakukan proses verifikasi yang menjadi aduan masyarakat, itu tidak benar. Faktanya sebagian besar masyarakat yang mengadu ke Dinas LHK Provinsi Riau karena tidak ada penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dari PT CPI. Kemudian saat ini PT CPI tidak mau menerima lagi pengaduan masyarakat yang lahannya tercemar limbah B3. PT. CPI bahkan mengarahkan agar masyarakat yang mengadu supaya menyampaikan pengaduan langsung ke Dinas LHK Provinsi Riau, dan supaya nantinya ditangani oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Ini jelas PT CPI mau lepas tanggung jawab,” ujarnya ketus.

Pungkas Mattheus, Kalau PT CPI akftif dan jujur menyelesaikan pengaduan masyarakat, harusnya 10 tahun yang lalu sudah selesai dan tidak menimbulkan masalah hukum dimasa lalu.

“Lantas, soal biaya pengelolaan lingkungan termasuk pemulihan lingkungan merupakan bagian dari biaya operasi dalam cost recovery itu benar, tapi itu jika dalam kondisi normal. Yang terjadi saat ini menurut kami sudah dalam kondisi abnormal. Dimana KKKS melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar kewajiban, melakukan kesalahan. Tentu KKKS mutlak bertanggungjawab untuk mengganti kerugian masyarakat dan lingkungan hidup serta bertanggung jawab melakukan pemulihan,” tutup Mattheus.**(TIM)

Tinggalkan Balasan