APBD Provinsi Riau masih bergantung dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, sementara anjloknya harga minyak dunia dalam kurun waktu belakangan, secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan Provinsi Riau.
Hal tersebut diungkapkan Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi. Menurutnya penurunan harga minyak dunia ini harus membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus melakukan penghematan.
“Pengaruhnya sangat signifikan, dalam bulan ini harga minyak dunia turun dari 70 USD ke 30 USD. Maka dari itu kita harus ketat, tegas dan berhemat,” ujar Syahrial, Kamis (12/3/2020) di Pekanbaru.
Lanjutnya, mau tidak mau, Pemprov Riau pun harus melakukan rasionalisasi dalam menyusun APBD Perubahan mendatang.
“Wajib, tak ada tawar menawar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syahrial menerangkan bahwa saat ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga tengah melakukan pencermatan terhadap kegiatan di masing-masing OPD.
Hal itu dilakukan dalam rangka inventarisasi kegiatan yang tidak menjadi prioritas dan memungkinkan untuk dicoret.
“Kita sudah warning Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan review dan pencermatan anggaran pada OPD masing-masing,” urainya.
Hal senada juga ditegaskan oleh Gubernur Riau Syamsuar sebelumnya. Gubernur mengatakan pihaknya telah melakukan antisipasi terhadap adanya potensi pengurangan anggaran dalam pelaksanaan APBD 2020.
“Kami juga mengantisipasi ini kalau memang nanti ada pengurangan anggaran, sehingga nanti (kegiatan) yang tidak prioritas itu kami sudah minta tunda, karena hari ini harga minyak dunia turun, sementara Riau bergantung pada DBH Migas,” tutup Syamsuar.**(Adv/Hmsprovriau)
