Gara-gara Sampah, Selain Bisa Dipidana Lakukan Kejahatan Lingkungan, Bupati Meranti juga Terancam Dicopot

0
45

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Selain terancam dipidana melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan Bupati Kepulauan Meranti menempatkan sampah di tepi pantai desa Mekong juga dinilai sebagai “pembangkangan” terhadap Program Strategis Nasional sebagaimana diatur pada pasal 67 huruf F Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI), Mattheus Simamora di Pekanbaru, Riau, Sabtu (13/11/21).

Lanjut Mattheus, seperti kita ketahui tongkat estafet kepemimpinan KTT G20 jatuh ke tangan Indonesia, tentunya program strategis nasional kita akan lebih konsen kepada upaya menjaga dan memperbaiki kelestarian lingkungan.

“Sebelumnya, semua masyarakat Indonesia ini menyaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung melakukan penanaman pohon mangrove untuk mengendalikan abrasi dan kelestarian lingkungan. Apa itu tidak bisa dicontoh ? Sebagai salah satu pejabat daerah dibawah kepemimpinan Jokowi seharusnya beliau menjalankan Program Strategis Nasional itu, bukan malah membuat kebijakan yang menentang Undang-Undang,” ujar Mattheus.

Mengamati prilaku seorang kepala daerah yang tidak patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan menurut aktivis lingkungan ini merupakan tingkahlaku arogansi yang tidak boleh ditauladani.

“Jangan merasa bisa membeli hukum di negeri ini. Beliau dipilih dan didefenitifkan menjadi bupati juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mungkin beliau lupa kalau telah disumpah untuk patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang berlaku,” sindir Mattheus yang pada Jumat (12/1121) baru saja memberikan keterangan kepada penyidik DitReskrimsus Polda Riau terkait laporan dugaan tindak pidana lingkungan yang dialamatkan kepada Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Lanjut Mattheus, bahwa pembangkangan terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini sanksinya adalah “pencopotan”. Itu diatur pada pasal 68.

Informasi diterima media ini, dalam waktu dekat pihak Polda Riau akan turun meninjau locus tempat penumpukan sampah di pantai desa Mekong dan lokasi pembuangan sampah di pinggir Pantai Mekong.

“Benar, semalam ARIMBI sudah memberikan keterangan ke penyidik terkait kasus sampah yang dibenam Pemkab Kepulauan Meranti di pinggir pantai desa Mekong. Kita minta agar Polda Riau segera meningkatkan laporan ARIMBI ke penyidikan, setelah men-check lokasi tersebut,” harapnya.

Mattheus menegaskan pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus ini. “Kita akan kawal kasus Bupati yang menyalahkan wewenang dalam jabatan ini. Kita mensinyalir ada abuse of power disini, kesewenag-wenangan Bupati yang memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum,” ulasnya lagi.

Sebelumnya, sempat heboh tim Yayasan Anak Rimba Indoensia (ARIMBI) didampingi media turun kelokasi (investigasi) melihat bukti kalau laporan masyarakat ada dugaan pidana lingkungan yang dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

Tidak sedikit kalangan yang menilai bahwa relokasi sampah dari TPA Gogok ke pantai desa Mekong sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan abrasi.

“Jadi kalau ada sebagian masyarakat yang bicara tindakan Bupati itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, kita lihat tinjauan hukumnya dulu. Itu melanggar aturan atau tidak. Seharusnya sebagai Bupati beliau memberikan contoh kepada masyarakat supaya patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,” pungkas Mattheus.**(Jsr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here