BENGKALIS, SUARAPERSADA.com- Belasan hektar lahan perkebunan masyarakat Desa muntai dan Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis longsor dan berobah menjadi lautan. Mendengar peristiwa tersebut
Dandim 0303 Bengkalis memerintahkan Kasdim 0303/Bengkalis, Mayor Arh Sudiyono untuk turun memonitor langsung ke lapangan, Sabtu (26/11/2022).
Menanggapi kejadian yang menyebabkan tergerus wilayah kedaulatan indonesia yang berbatasan dengan Negara Malaysia itu, Dandim 0303 bengkalis melalui Kasdin Mayor Arh Sudiyono mengatakan, bahwa Dandim mendapatkan informasi atas kejadian tersebut berdasarkan laporan yang yang disampaikan oleh Babinsa yang bertugas di Desa Muntai dan Desa Muntai Barat.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Mayor Arh sudiyono turun langsung ke lokasi dan ternyata kejadian akibat abrasi itu cukup parah. “Kita akan menyampaikan hal yang cukup serius ini dalam Forum rapat- rapat Forkopimda Kabupaten Bengkalis untuk ditindak lajuti. Kalau kami hanya bisa mendorong kepada pihak- pihak berkompeten untuk bagaimana bisa teratasi” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran dilapangan, garis pantai desa muntai barat yang menghadap ke selat melaka sepanjang 7 Kilo Meter ( KM), semntara areal Desa muntai barat yang merupakan desa pemekaran dari Desa muntai, migaris pantainya sepanjang kurang lebih 6 KM.
Total garis pantai dari dua desa tersebut yang menghadap ke selat malaka berbatas langsung dengan Negara Malaysia yaitu sepanajang 13 KM, dan yang terdampak akibat abrasi pantai sehingga tanah jadi longsor sekitar 95% dari jumlah garis pantai.
Menanggapi kejadian yang luar biasa itu, solihin ketua LSM Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan ( IPMPL) menanggapinya, ia bersama sejumlah masyarat memohon kepada bapak Presiden RI ( Ir.H.joko widodo) agar dapat memerintahkan kepada kementerian terkait, terutama KemenPUPR untuk sesegera mungkin untuk dapat membentengi pantai wilayah kedalutan RI yaitu pulau bengkalis serta pulau rupat dengan batu pemecah ombak, jika tidak mau pulau bengkalis menjadi lautan kedepan.
“Memang kita mendapat informasi dari BWS III Wilayah Sumatra bahwa untuk desa muntai tahun 2023 akan dibangun batu pemecah ombak sepanjang 400 Meter dan untuk desa muntai barat 400 meter rencana dilakukan pemasangan batu pemecah ombak. Namun program tersebut dilihat sepertinya tidak serius untuk menyelamatkan wilayah kedaulantan kita. karena program hanya seukuran 800 meter untuk menyelamatkan 13 KM yg terdapak cukup parah terkena abrasi dari dua desa tersebut cukup kita kesalkan.
Bahkan jika kita ukur secara keseluruhan pulau bengkalis yang parah terkena abrasi berhadapan langsung dengan selat malaka batas dengan Negara malaysia lebih kurang 65 KM, kita bisa bayangkan kalau setiap tahaun hanya di bangun 800 Meter atau diatas 1 km Lebih, saya duga separuh pulau bengkalis telah menjadi lautan barulah benteng pemecah ombak selesai terbangun. Itukan sia- sia. Oleh karena itu kita mohon kepada bapak Presiden RI untuk dapat membuat kebijakan sehingga program batu Pemecah ombak dapat terbangun sekaligus.
Apa lagi desa muntai dan muntai barat telah pernah di kunjungi oleh Bapak Presiden RI, kalau tidak silap saya sekitar tanggal 28 September 2021 juga terkait permasalahan abrasi pantai yang cukup parah tersebut, sehingga Presiden Melakukan penanaman mangrove secara serimonial. Oleh karena itu kami mohon betul kepada bapak Presiden untuk segera mengalokasikan anggaran APBN untuk bisa menyelamatkan pulau bengkalis, yang merupakan salah satu titik reperensi terdepan wilayah kedaulatan Negara kita dengan Negara tetangga” harap solihin.***l
