Perambahan Masih Terjadi, 4 Alat Berat Disita dari TNTN

0
486

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Perambahan hutan dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang terbentang di wilayah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu (Inhu) dan Kampar masih terjadi.

Itu dibuktikan hasil operasi tim gabungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan Polda Riau dan personil Korem 031 Wirabima, 8 hingga 10 April 2017 lalu.

Tim mendapati aktivitas perambahan di kawasan yang merupakan salah satu sisa hutan daratan rendah yang menjadi tempat tinggal sekira 80 ekor gajah ini.

Operasi itu juga berhasil menyita 4 alat berat, terdiri dari 3 unit eskavator dan satu buldozer yang diduga digunakan untuk perambahan serta membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Sumatera, Halasan Tulus didampingi Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (BPPH)  Eduwar Hutapea dalam jumpa pers, akhir pekan lalu membenarkan adanya alat berat di kawasan TNTN yang memiliki luas secara keseluruhan 38.576 hektare itu.

“Alat alat berat itu kami sita saat operasi pengamanan kawasan hutan di Dusun III Tasik Indah, Desa Segati, Kecamatan Langgam, Pelalawan,” katanya saat membawa sejumlah wartawan untuk menengok barang bukti yang berhasil diamankan.

“Operasi revitalisasi ini sudah yang kali ketiga dilakukan. Hari ini kita menyita unit lagi alat berat, Jika ditotalkan sudah 10 unit yang disita. Sebenarnya penyitaan alat alat berat ini untuk menimbulkan efek jera,” kata Halasan.

Dari operasi itu, tim gabungan Kemen LHK-Polda Riau-Korem ini juga menyita barang bukti lain berupa 3 unit sepeda motor, tanaman sawit dan beberapa catatan pembukuan kegiatan di lokasi. Juga ikut diamankan sembilan pekerja yang diduga merambah kawasan hutan TNTN beserta perangkat desa yang ada di perbatasan kawasan lindung tersebut.

Mereka yang diamankan itu MN (55), K (55), S (47), HF (34),  DS (27), S (26),   DA (25) dan S (17). Namun hingga kini kasus mereka baru sebatas saksi. Apabila dalam penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemen LHK nanti mereka terbukti melakukan pembalakan liar atau perambahan hutan di TNTN, pasal berlapis menunggu mereka.

Pasal 17 ayat (2) huruf (a) jo Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun serta denda Rp50 miliar.

Dikatakan Halasan Tulus, dalam program revitalisasi fungsi kawasan hutan TNTN ini merupakan salah satu program pemulihan Taman Nasional dari aktivitas “illegal logging” dan alih fungsi lahan.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan di sampimh mewujudkan kepastian usaha yang berbasis hutan, juga dapat mencegah kebakaran hutan dan pembalakan liar,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Kemen LHK, luas ekosistem TNTN mencapai 916.343 hektare, dan seluas 44.544 hektare atau 54 persennya sudah dirambah oleh pelaku pembalakan liar. ***(Deden Yamara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here