Beranda Bengkalis Hakim Tipikor Ungkap Pembagian Uang Haram di Bengkalis

Hakim Tipikor Ungkap Pembagian Uang Haram di Bengkalis

350
0

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Dag dig dug degub jantung kroni mantan Bupati Bengkalis makin terasa, soalnya bagi-bagi uang gratifikasi sekantong plastik untuk memuluskan proyek jalan Sungai Pakning – Duri terungkap pada persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pekanbaru, Riau, Kamis  (2/7/2020).

Sidang kasus korupsi atas nama mantan Bupati Bengkalis,  Amril Mukminin yang dipimpin Majelis Hakim Lilin Herlina, Sarudi dan Poster Sitorus ini menghadirkan Firza Firdhauli, Abdurrahman Atan dan Jamal Abdillah yang merupakan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis.

Fakta  yang terungkap pada persidangan, sejumlah nama lain juga ikut terseret masuk dalam pusaran penikmat gratifikasi.  Saksi Firza Firdhauli (anggota DPRD Bengkalis periode 2004-2014) secara gambling menyebut nama Indra Gunawan Eet yang juga mantan anggota DPRD Bengkalis dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Riau menerima satu kantong plastik jatah uang ketok palu sahnya anggaran proyek jalan tersebut.

Sementara kepada majelis hakim, Firza mengaku proyek jalan Sungai Pakning – Diuri itu tidak pernah dibahas di komisi II DPRD Bengkalis.

Baca Juga :

Firza juga mengatakan , Saksi Jamal Abdillah kerap membagi-bagikan uang sebesar Rp 50 juta kepada tiap-tiap aggota legislator, termasuk Indra Gunawan Eet yang saat itu menjabat sebagai anggota Banggar saat pembahasan proyek itu selain uang ketok palu.

“Saya terima Rp 50 juta dalam kantong plastik hitam. Plastik lain juga saya berikan untuk Indra Gunawan,” ujar Firza menjawab hakim.

Kemungkinan akan ada nama lain yang bakalan terseret dalam pusaran korupsi Amril Mukminin itu sangat terbuka jika hakim dan JPU ingin kasus ini sebagai “Model” pemberantasan tindak pidana korupsi yang mampu mengusut sampai ke akar-akarnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Independen Pemberantas Pidana Korupsi (LIPPSI) Mattheus saat dimintai komentarnya. Aktivis anti rasuah ini berharap persidangan ini bisa mengungkap fakta yang sebenarnya menyangkut Amril Mukminin dan krooni-kroninya.

Lanjut Mattheus, majelis hakim dan JPU tidak perlu sungkan-sungkan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Dari sini akan terdeteksi siapa dan darimana uang diterima oleh Amril Mukminin serta kepada siapa kemudian uang itu mengalir.  Apakah uang itu kemudian ‘ngumpul ke rekening Kasmarni (Istri) yang nota bene adalah staff ahli Bupati bidang kemasyarakatan dan SDM di lingkungan pemkab Bengkalis atau ke kroni-kroninya.

“Pun demikian majelis harus sangat hati-hati” sambung Mattheus mengingatkan. Warning ini menurutnya karena dari pengalaman pengungkapan kasus dugaan korupsi bansos APBD Bengkalis, hanya Amril Mukminin yang berhasil lolos dari jerat Polda Riau.

Bahkan Amril Mukmini saat itu dikabarkan berhasil membungkam media dan mendudukkan salah seorang pimpinan media di kursi pesakitan.

“Itu artinya Amril Mukminin dan kroni-kroninya sangat punya pengaruh di Riau ini. Kita tidak ingin kasus ini hanya berhenti sebatas Amril Mukminin. Siapa saja penikmat uang gratifikasi itu harus ikut diseret ke meja hijau,” pungkasnya.

Sementara itu, B. Naso, Sekretaris Umum LSM Komunitas Pemberantas Korupsi mengaku telah mengagendakan pengawalan terhadap kasus ini. Hal tersebut diungkapkannya melalui sambungan seluler, Selasa (21/7/2020).

“Selama ini kroni-kroni Amril Mukminin selalu menyatakan bahwasannya dirinya sangat bersih dari korupsi. Nah, dengan adanya bukti seperti ini saat dia (Amril Mukminin) ditersangkakan KPK baik itu terkait penerimaan fee dari  pengusaha sawit maupun gratifikasi dari PT CGA membuka fakta pembohongan yang selama ini dilakukan oleh Amril Mukminin kepada masyarakat Riau dan Bengkalis khususnya,” ujarnya.**(Frans)

Tinggalkan Balasan