PEKANBARU, SUARAPERSADA.com- Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), akan melaporkan dugaan rusuah pada OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022/2023. Demikian disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, kepada media ini, Kamis (25/7/2024).
“Kami mencium adanya dugaàn rasuah pada anggaran Makan Minum serta anggaran pengadaan kenderaan roda empat,”ucapnya.
Mencium adanya dugaan rasuah tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) dalam dekat ini akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH), tegas nya.
Lagi kata Romi Frans, SPKN sebagai sosial kontrol dan tetap mengedepankan Praduga tak bersalah, sebelumnya telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru, terang nya.
Dikatakan Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, sudah menjadi buah bibir bagi masyarakat, khususnya rekanan kontraktor yang selalu diterpa Tunda bayar atas pekerjaan proyek. Selain itu sering terjadi rasionalisasi anggaran khususnya untuk pembangunan infrastruktur. “Pantaslah itu terjadi karena anggaran digerus untuk kegiatan internal di setiap OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru,” sindirnya.
Dari informasi yang kami rangkum serta data yang kami miliki, bahwa anggaran belanja barang, makan minum di BPKAD sangat fantastik yang mencapai sekitar Rp43.859 miliar lebih, papar Romi Fans.
Parah memang, seperti kegiatan sewa gedung dan hotel tempat kegiatan. Gedung yang dimaksud entah dimana!. Begitu juga dengan anggaran untuk gaji PNS yang disebut- sebut hilang. “Bagaimana pertanggug jawaban BPKAD, jika di anggarkan kembali terus uang yang hilang itu bagaimana dan kemana alirannya,” kritiknya.
Termasuk pengadaan kendaraan untuk oprasional bagi OPD, setelah kami croscek kenderaan tersebut sudah ada yang di tarik dari beberapa OPD. Pertanyaannya, kemana kendaraan itu saat ini ?, ucap Romi Frans.
Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) akan mendorong APH agar menelisik dugaan perbuatan melawan hukum di OPD BPKAD kota Pekanbaru itu. “Kami siap mendukung dengan menyerahkan data-data yang kami kantongi” jelas nya.
Ia menambahkan, dugaan perbuatan melawan hukum di OPD BPKAD Pekanbaru ini hanya menunggu bom waktu. Hal ini kami lakukan agar kedepan para pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru bersih Koruptif. Apalagi saat ini kepemimpinan pemerintahan memasuki masa transisi jelang kepemimpin yang baru, pungkas Romi Frans.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulianis yang konfirmasi untuk dimintai tanggapannya, namun hingga berita ini dilansir belum membuahkan hasil. (jsR).
