ROHIL, SUARAPERSADA.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Rokan Hilir (Rohil) bersama Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sepakat melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 ditetapkan sebesar (Rp) 1,6 triliun.
Bupati Rokan Hilir, H Suyatno mengaku sudah membuat edaran dan meminta kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membuat pra rencana anggaran kerja (RKA) pada saat melakukan rapat bersama.
Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Rokan Hilir, H Suyatno kepada wartawan ketika ditemui seusai melaksanakan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke – 55 SMAN 1 Bangko di Bagansiapiapi, Rabu 24 Oktober 2018.
Menurut H Suyatno penyusun pekerjaan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) itu sudah dilakukan setiap tahun sehingga pelaksanaan itu tidak ada kata alasan untuk terlambat.
“Saya semalam rapat seharian penuh. Itu nanti seluruh OPD tidak ada lagi alasan terlambat. Kita ingin cepat. Jadi mengapa harus lambat,” katanya menegaskan.
Lebih jauh, H Suyatno mengatakan jika nantinya rencana anggaran kerja atau tidak masuk pada program 2019 ini akan menunggu pada Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Untuk itu segala kegiatan yang sudah di programkan jalan terus jangan sampai menumpuk hingga memakan waktunya yang tinggal sedikit lagi yaitu tinggal sisah 3 bulan.
Kendati anggaran yang sudah ditetapkan hanya sebesar (Rp) 1,6 triliun itu, dalam hal ini pemerintah daerah akan tetap melakukan lobi sana sini, baik terkait dengan dana bagi hasil (DBH) yang sampai saat ini juga belum dituntaskan atau digelontorkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Menurut bupati, hal itu tidak hanya di alami oleh Pemkab Rohil saja, namun semua kabupaten/kota penghasil minyak pada umumnya mengalami hal serupa. Dengan porsi anggaran sebesar (Rp) 1,6 triliun sekian itu Pemerintah Daerah Rokan Hilir harus betul-betul berhemat dalam penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
H Suyatno juga menekankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Rohil agar lebih memprioritaskan kegiatan yang bersifat penting. Menurutnya yang tidak penting tidak usah di programkan dengan alasan kondisi keuangan saat ini yang masih kurang stabil.
Kendati demikian orang nomor satu di pemerintahan berjuluk negeri seribu kubah itu mengaku percaya yakin dan tetap semangat dalam mengendalikan roda pemerintahan sesuai visi misinya. Dan hal itu diakuinya sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
“Kita tinggal menunggu APBN 2019 nanti karena utang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI untuk tunda bayar itu akan diserahkan atau di distribusikan nanti setelah APBN 2019,” kata H Suyatno seraya menjelaskan.**(wisman)
