PEKANBARU, SUARAPERSADA.com-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Riau dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) menggelar aksi unjukrasa damai di kantor PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) di Jalan Teuku Umar dilanjutkan di kantor PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Jalan Mawar, Harapan Raya, Rabu pagi (28/10).
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membekukan izin kedua perusahaan tersebut karena diduga telah melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan (Karhutla), penyebab pekatnya kabut asap di Provinsi Riau.
“Presiden harus tegas menghukum korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan,” tukas Zulfa Hendri, orator dari KAMMI Riau.
Jokowi melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Siti Nurbaya didesak segera mengumumkan nama nama perusahaan yang lahannya yang terbakar, baik disengaja maupun tidak disengaja.
”Jika Ibu Mentri LHK tidak mengumumkannya, berarti kami menduga telah terjadi kongkalikong atau perselingkuhan antara pemerintah dengan perusahaan perusahaan pembakar lahan,” tukasnya.
Aksi unjukrasa di kantor PT IKPP di Jalan Teuku Umar mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Selain berorasi dan membentang spanduk berisi kecaman terhadap pemerintah Presiden Jokowi, mahasiswa juga mempertontonkan adegan teaterikal di halaman kantor perusahaan kertas yang beroperasi di Pelalawan, Kabupaten Siak itu.
Di akhir aksinya, massa kedua kelompok mahasiswa itu melakukan penyegelan terhadap kedua perusahaan tadi dengan menggunakan seutas kain panjang mirip garis polisi.***
