ROHIL, SUARAPERSADA.com – Pasca dirumahkan, ratusan tenaga honorer dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkab Rohil melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Rokan Hilir, Batu Enam, Senin 24 September 2018.
Sebelumnya para pengunjuk rasa berkumpul di Simpang Empat Bundaran Ikan dengan membawa sejumlah karton yang bertuliskan jangan ada anak tiri dan anak kandung serta poin lainnya yang akan disampaikan kepada pemerintah setempat.
Terpantau pada pukul 10.00 WIB, dengan menggunakan alat pengeras suara, dalam orasinya, salah seorang pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan. Diantaranya, menolak kebijakan bupati yang sudah merumahkan seluruh tenaga honorer.
Pihak pengunjuk rasa juga menuntut agar gaji tunda bayar selama 3 bulan pada tahun 2017 dan tiga bulan pada tahun 2018, segera dibayarkan.
“Melanjutkan surat perjanjian kontrak honor kabupaten Rohil selama revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014 yang sedang berjalan pada saat sekarang,” kata orator dengan nada lantang.
Apabila tidak ada respon dari pemerintah, para pengunjuk rasa mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada tanggal 4 Oktober 2018, bersama- sama dengan elemen masyarakat yang lainnya.
Pendemo juga meminta agar bertemu dan berdialog langsung dengan bupati sehingga aspirasi mereka dapat tersalurkan. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya beberapa perwakilan pengunjuk rasa mendapat respon dan dipersilahkan bertemu langsung dengan bupati.
Aksi unras juga mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP setempat. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa masih berada didalam gedung, guna melakukan audensi langsung dengan bupati H Suyatno.**(wisman)
