“Blunder” Normalisasi Sungai Bangko, Syamsuar Ditekan atau Dijebak ?

0
16
PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan Gubernur Riau, Syamsuar pada kegiatan normalisasi sungai Bangko di dusun Pematang Semut, Kecamatan Bangko Pusako, kabupaten Rokan Hilir, Riau, menjadi pertanyaan besar banyak kalangan pencinta lingkungan.

“Ada apa ? bukankah gubernur punya tim teknis seperti Dinas LHK ? tetapi kenapa kemudian  hal ini dibiarkan terjadi,” ujar Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI), Mattheus Simamora di Pekanbaru, Selasa (23/11/21).

Lanjut Mattheus, Kalau persoalan ini murni terkait kondisi masyarakat tempatan yang menggantungkan hidup dari sungai Bangko, saya rasa itu bukan cerita yang sebenarnya. Soalnya sudah berpuluh tahun sungai itu tidak pernah dinormalisasi dan punahnya sebagian jenis ikan, bisa saja disebabkan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang bercokol di hulu sungai. Mengapa bukan keberadaan PKS itu yang menjadi bahan evaluasi Gubernur ?

“Konteks persoalannya adalah masalah izin lingkungan. Hanya menunggu beberapa bulan sampai izin keluar kok tidak sabar, toh sudah berpuluh tahun sungai itu tidak pernah di normalisasi ? kok kesannya terburu-buru ? Gubernur ini ditekan atau dijebak ?” sindir Mattheus.

Dari hasil wancara dengan nelayan, ARIMBI Kamis (18/11/21) lalu di dusun Pematang Semut menemukan fakta bahwa sejak normalisasi sungai dilakukan ikan-ikan langsung menghilang, sehingga pendapatan mereka bukan berkurang namun malah hilang.

Menurut Mattheus, dari hasil bincang-bincang dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS), Syahril melalui sambungan WhatsApp, Senin (22/11/21), mengakui bahwa kegiatan di wilayah kerjanya tersebut memang tanpa dilengkapi dokumen perizinan dan sebanarnya itu tidak boleh.

Hal tersebut juga disampaikan Kepala Seksi DAS Dinas LHK Provinsi Riau, Tri Atmanto di hari yang sama. Walau ada nada takut, tetapi Tri Atmanto juga menyebut normalisasi sungai itu tanpa kelengkapan izin lingkungan.

Informasi yang berhasil kita rangkum dari dua instansi itu, lanjut Mattheus, patut dipertanyakan apakah Gubernur terjebak melanggar aturan atau beliau dijebak untuk melanggar aturan.

“Jangan-jangan sejumlah kasus terkait Gubernur yang sedang ramai dipublish media massa, itu yang kita duga menjadi “barter” dan hal itu pula yang membuat Gubernur Syamsuar kalap sehingga lupa terhadap aturan dan peraturan perundang-undangan ? Konyolnya acara dadakan tanpa legalitas itu juga disaksikan Kejati Riau,” pungkasnya.**(jsr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here