MEDAN, SUARAPERSADA.com – Sejumlah fraksi di DPRD Sumut setuju dengan rencana pembentukan Panitia Khusus Pendapatan untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
Seperti yang diungkapkan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumut HM Hanafiah Harahap yang menyebutkan bahwa pihaknya mendukung pembentukan pansus tersebut untuk menggali potensi sumber PAD, Selasa (12/01).
“Selama ini PAD kita terfokus dari pajak kendaraan bermotor. Tapi bisa kita lihat potensi PAD Sumut selama tiga tahun merosot,” kata Hanafiah.
Meski demikian, ia menegaskan pembentukan Pansus Pendapatan tidak mengebiri kinerja Komisi C yang mengurus bidang keuangan. Hanafiah menyebutkan, rencana pembentukan pansus tersebut sudah digodok oleh tim Badan Anggaran (Banggar) dalam Rancangan APBD Sumut 2016.
Anggota Komisi C ini mencontohkan, salah satu tugas Pansus Pendapatan adalah memaksa para perusahaan yang beroperasi di Sumut untuk membayar pajak Air Permukaan Umum (APU).
“Contohnya Inalum. Kenapa mereka bersikeras tidak mau membayar APU. Melalui Pansus Pendapatan ini kita akan menghadap presiden. Kalau mereka berkilah dengan adanya CSR, itu tidak bisa disamakan. CSR beda dengan pajak. Itu hanya tanggung jawab sosial,” kata Hanafiah.
Senada dengan itu, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PAN Aripay Tambunan berharap Pansus Pendapatan mampu membuat terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi dari sumber PAD. Untuk ekstensifikasi misalnya, dengan menggali sumber-sumber PAD yang ada seperti pendapatan bagi hasil yang belum tuntas selama ini dan pendapatan dari air bawah tanah yang selama ini hanya dari Inalum.
“Pansus ini nantinya diharapkan dapat meninjau ulang tambang emas Sorikmas Maining di Kabupaten Madina serta mengoptimalkan potensi BUMD yang selama ini sangat minim memberikan PAD.
Diketahui, peningkatan PAD Sumut dalam tiga tahun terakhir ini masih sangat rendah yakni dibawah 10 persen. Realisasi pajak daerah tahun 2014 sebesar Rp4 triliun lebih meningkat tipis dari realisasi tahun 2013 yang sebesar Rp3 triliun lebih. Sementara target PAD Sumut tahun 2015 juga turun dari proyeksi PAD pada APBD Rp5 triliun lebih menjadi Rp4 triliun lebih dalam Perubahan APBD.**Win
