Beranda Editorial “Pers, Mitra yang Terkriminalisasi”

“Pers, Mitra yang Terkriminalisasi”

731
0
Bang ‘Mora

Takut…? Itu tidak akan ditemui di kamus media ini dalam upaya membantu pemerintah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sesuai dengan visi misinya, media ini selalu aktif menyuarakan hal tersebut kepada publik.

Ditekan dan diintimidasi, adalah resiko yang harus diterima. Karena ketika kebobrokan moral koruptor itu sudah mulai dibeberkan kemungkinan besar akan berakibat fatal, sehingga tidak sedikit dari mereka-mereka yang kebusukannya tercium oleh para aktivis antirasua dan media pemberitaan, akan mencari cara untuk membungkamnya. Termasuk dengan cara mengkriminalisasi.

Pada edisi kali ini, isu kriminalisasi itu kami angkat sejalan dengan teriakan Solidaritas Pers Indonesia yang pada Senin (10/9/18) di depan Mapolda Riau meminta aparat hukum agar memberikan keadilan dan perlindungan bagi para pengungkap kasus korupsi (wishtleblower).

Toro Laia, pemimpin redaksi harianberantas.co.id  dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik Amril Mukminin melalui pemberitaan di Harian Berantas. Kencangnya pemberitaan terkait keterlibatan Bupati Bengkalis  dalam kasus korupsi dana bansos tahun 2012 itu diduga membuat Amril Mukminin jengah dan mengambil sikap hukum. Melalui 5 pengacaranya Amril Mukminin melaporkan hal tersebut ke Polda Riau dengan laporan polisi No. STPL/10/I/ 2016/SPKT/RIAU tanggal 7 Januari 2017 lalu.

Toro Laia ini adalah salah seoarang aktivis antirasua yang pertama kali mengungkap dan melaporkan dugaan korupsi penyimpangan dana bansos kabupaten Bengkalis yang diduga melibatkan nama Amril Mukminin. Dan hasilnya jelas, Ketua dan beberapa anggota DPRD Bengkalis yang ikut terlibat menikmati uang haram itu sudah divonis. Termasuk mantan Bupati Bengkalis, Herlyan Saleh dan beberapa pejabat pemkab Bengkalis lainnya.

Selain sebagai Pelapor, Toro aktif memberitakan perkembangan penaganan kasus ini, termasuk ketika Polda Riau mulai menunjukkan gejala mandek saat menuju nama penguasa kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin.

Toro adalah saksi pelapor yang seharusnya mendapatkan perlindugan, baik dari intimidasi atau upaya kriminalisasi seperti yang terjadi saat ini. Jadi, jangan ketika tidak mampu mengungkap tuntas kasus korupsi ini, Polda Riau malah mengakomodir upaya-upaya balas dendam dari terlapor.

Sayangnya kepolisian yang sejatinya adalah mitra sejajar para aktivis dan penggiat jurnalistik itu lebih berkiblat kepada kebusukan moral para koruptor. Oknum aparat itu ikut serta membungkam pers dengan mengabaikan kekhususan UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tingkah pola oknum penegak hukum yang berkolaborasi dengan para pelanggar hukum ini tidak hanya terjadi di Riau. Pers di beberapa daerah juga mengalami nasib yang sama. Ini menunjukkan gejala bahwa integritas penegak hukum dalam membasmi koruptor masih sangat rendah.

Berkaca dari upaya kriminalisasi yang dialamatkan kepada Toro Laia, sebenarnya Polda Riau telah memposisikan intitusinya pada titik terrendah dari semangat revolusi mental pemerintahan Joko Widodo ini. Ketidakmampuan Polda Riau mengupas tuntas perkara korupsi seharusnya sudah menjadi catatan bagi Kapolri.

“Eh…ngomong-ngomong pak Kapolri foto bareng dengan Amril Mukmini, itu tuh di Google.com”.

Stop Presss.. “Diam Tertindas atau Bangkit Melawan”.**by.BangMora

Tinggalkan Balasan