LANGKAT, SUARAPERSADA.com-
Saat ini Pemerintah Kabupaten Langkat melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Bulog menggelar pasar murah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dirangkum dari beberapa pemberitaan media online, Pj Bupati Langkat HM. Faisal Hasrimy, AP, M.Ap belum lama ini kepada wartawan mengatakan bahwa moment ini dilaksanakan menjelang hari besar keagamaan nasional yang identik dengan terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Lewat kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat mencapai sasaran, sehingga dapat sedikit meringankan beban masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau,”ujar Faisal, saat meninjau kegiatan gerakan pasar murah di kantor Camat Sei Lepan, Minggu, (10/3) lalu.
Lebih lanjut Faisal mengatakan” Alhamdulillah kegiatan pasar murah ini akan dilaksanakan di 23 Kecamatan secara maraton. Ini menunjukkan pemerintah hadir di tengah masyarakat. Hari ini kita tunjukkan rasa empati kepada masyarakat, dengan rasa persaudaraan yang hebat ini saya yakin Kabupaten Langkat akan semakin baik,” pungkas Faisal.
Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala dinas (Kadis) Perindag Kabupaten Langkat Ikhsan Aprija, kepada wartawan beberapa waktu yang lalu, bahwa program ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bulan suci Ramadhan.
Ditambahkannya, kegiatan ini akan dilaksanakan di 23 Kecamatan se Kabupaten Langkat dengan masing-masing Kecamatan sebanyak 10 ton beras. Dinas Perindag yang bekerjasama dengan bulog, menyediakan beras kemasan 5 Kg dengan harga Rp.55.000/5kg, ujar kadis.
“Untuk diketahui, pasar murah yang diselenggarakan di setiap kecamatan se-kabupaten Langkat ini, satu-satunya di Provinsi Sumatera Utara, yang membuka pasar murah di seluruh Kecamatannya, yaitu 23 kecamatan,” terangnya.
Terkait adanya kegiatan pasar murah yang di lakukan oleh Pemkab Langkat di setiap kecamatan di bulan suci Ramadhan ini, ketua LSM Reaksi ( Republik Anti Korupsi) Sumut, Ramly kepada wartawan mengatakan apa yang di sampaikan oleh Kadis perindag Kabupaten Langkat jika program pasar murah ini hanya di lakukan oleh kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara, sah-sah saja.
Hal itu karena tidak adanya anggaran untuk kegiatan tersebut yang dianggarkan oleh negara atau pemerintah daerah. “Dan kegiatan pasar murah yang dilakukan pemerintah kabupaten Langkat saat ini, disinyalir hanya modus untuk meraup keuntungan, dengan menjual Beras SPHP Bulog di 23 Kecamatan”. Dalam kegiatan pasar murah tersebut diduga Pj.Bupati Langkat melalui kadis perindag Langkat Meraub Keuntungan Ratusan Jutaan Rupiah, ungkap Ramly
Lebih lanjut Ramly mengatakan, hal ini kami sampaikan berdasarkan hasil investigasi team LSM REAKSI di gudang Bulog Kecamatan Stabat. Diketahui jika saat ini Beras SPHP BULOG di Pasar Kabupaten Langkat menghilang.
Seharusnya beras SPHP tersebut beredar di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Langkat. Namun beberapa pekan ini, dari pantauan kami di pasar tradisional bahwa beras SPHP itu sudah menghilang dari peredaran, sehingga masyarakat yang berbelanja ke pasar tradisional merasa kecewa karena ketiadaan beras tersebut, ujarnya.
Ironisnya lagi, beras SPHP yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat karena harganya yang signifikan murah, banyak tertimbun di gudang bulog Stabat dalam kemasan @ 5 kg.
Hal ini masih kami telusuri apakah ada permainan antara Kabulog Langkat dengan Pemkab Langkat. Apabila hal ini terjadi, Kepala Cabang Bulog Sumatera Utara diminta untuk menindak tegas oknum-oknum yang nakal dalam hal penyaluran beras bantuan Pemerintah tersebut, ungkap Ramly.
Kami menduga saat ini ada kebijakan Kepala Bulog di Stabat mengkambing hitamkan Pasar Murah untuk mengeruk keuntungan Pribadi. Alasannya, harga dasar beras Bulog/kg Rp.10.250 x 10.000 kg( 10Ton)=Rp. 102.500.000, setiap kegiatan Pasar murah.
Sedangkan penjualan beras SPHP di pasar murah Rp.11.000/kg x 10.000 (10Ton) =Rp110.000.000. Jadi setiap pelaksanaan Pasar Murah, pihak pemkab Langkat mendapat keuntungan Rp 7.500.000,-. Apabila dilaksanakan di 23 kecamatan, maka keuntungan yang akan diperoleh, 23 x Rp 7.500.000,- = Rp.172.500.000,-. Hanya bermodalkan Surat Bupati dan kepala Bulog, jelasnya.
Seharusnya, pemkab Langkat dan Bulog melibatkan pihak ketiga sebagai pemodal. Dan pemkab Langkat menciptakan ekonomi masyarakat dengan program kerjanya. “Bukan azas manfaat”. Dengan adanya kegiatan ini, yang diduga untuk memperkaya diri sendiri dan atau golongan, dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumut, ucap Ramly.
Dari adanya kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan pemkab Langkat di setiap kecamatan, menimbulkan tanda tanya besar terhadap kinerja Pj. Bupati Langkat, pungkasnya. (Basar.S).






















































Itukan harga di Bulog, ongkirnya bagaimana dan yang jualkan perlu takjil. Ah gitu aja kok repot
Asal komentar saja itu org..
Kalau melibatkan pihak ke tiga,kan harga makin lebih tinggi..
Dimana mana pun,kalau pasar murah sembako yg terlibat adalah Bulog n diperindak setempat…
Biar harga tetap murah..
Kalau melibatkan pihak ketiga (pedagang) pasti harga penjualan diperhitungkan untuk meraup untung..
Kalau Bulog n diperindak setempat yg menjual,kan sesuai aturan.Karena nanti kan diaudit inspektorat n BPKP..
Pemerintah membuat program meringankan beban masyarakat dengan pasar murah, masih juga ada pihak yg tidak senang. Malah menginginkan pasar murah di jual oleh pihak “ketiga” biar dapat untung masyarakat yang rugi.
Yakin sama Inspektorat dan BPKP?? Kasus korupsi dilangkat yang ungkap bukan berasal dari dua instansi tersebut. Kalau pun bulog mengadakan sembako murah dilangkat merupakan hal yg sangat wajar, tapi kalau harganya masih 10.250/kg. Itu gak wajar. Ingat kilang bulog ada dilangkat, masak bulog Gak ngeluarkan CSR. Siapa yg makan Anggaran CSR di Langkat?