PEKANBARU, SUARAPERSADA.com- Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) mengecam keras jika benar Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pekanbaru melakukan pemotongan gaji terhadap ratusan Tenaga Harian Lepas (THL) lapangan Dishub Pekanbaru
Sekjen DPP- SPKN, Romi Frans mengatakan, sumber informasi yang diterima SPKN mengatakan, pomotongan gaji ini berlangsung tahun 2021 hingga 2022 lalu. Sekitar 600 tenaga non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL) lapangan di OPD Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pekanbaru dengan gaji sekitar Rp2,3 juta per-bulan namun setiap bulannya di potong sebesar Rp150.000, sebut Romi Frans kepada awak media, Rabu (8/3/2023).
“Belum lama ini di RSUD Madani Pekanbaru terjadi pemotongan gaji THL dan telah diselesaikan PJ Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP dengan baik, kini muncul lagi informasi terbaru di Dishub,”ucapnya.
Menurut narasumber kami kàta Romi Frans, dalam slip gaji memang sesuai dengan besaran gaji yang di tetapkan, namun ketika kita melakukan penarikan ternyata ada pemotongan sebesar Rp150.000, dan ini terjadi setiap bulannya, kata Romi.
“Para THL mengaku harus berutang untuk memenuhi keperluan rumah tangga mereka. terpaksa ngutang uang dan ngutang sembako untuk memenuhi keperluan hidup sejak gaji dipotong oleh pihak Dishub, sudahlah gaji pas pasan tapi dipotong lagi. Selanjutnya, sekarang sudah masuk bulan Maret 2023, kabarnya THL belum terima gaji,” beber Romi Frans.
Romi Frans menegaskan, jika ini benar DPP-SPKN sangat mengecam kebijakan yang dilakukan pihak Dishub tersebut. Untuk apa mereka memotong gaji THL yang hanya pas-pasan, apakah ada aturannya, ucap nya.
Jika dihitung-hitung kata Romi Frans, 600 × Rp150.000 =Rp 90 juta setiap bulan, dikemanakan uang tersebut, tanya Romi Frans.
Menurut Romi Frans, apa yang kami sampaikan ini, baru sebatas informasi awal, namun Tim SPKN akan melakukan observasi untuk mendalami kebenaran informasi ini, kata Romi Frans.
Ia menambahkan, seharusnya seluruh OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru mendukung kepemimpinan PJ Walikota Pekanbaru, Muflihun,S.STP.,MAP yang kita akui sangat serius dan banting tulang untuk Pekanbaru yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Pekanbaru, tandas Romi Frans.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) koa Pekanbaru, Yuliarso yang dikonfirmasi untuk klarifikasi, melalui telepon dan pesan WhatsApp nya terkait statement DPP-SPKN dimaksud, namun belum berbalas hingga berita ini di lansir.(jsR).
