Beranda Bengkalis BPPHLHK Tutup Mata, Ribuan Ha Kawasan Hutan Bebas Dirambah Pengusaha

BPPHLHK Tutup Mata, Ribuan Ha Kawasan Hutan Bebas Dirambah Pengusaha

485
0

BENGKALIS, SUARAPERSADA.com – Ribuan hektar kawasan hutan produksi areal perbatasan antara desa Pematang Duku kecamatan Bengkalis-desa Banten Sari terus dirambah secara ilegal oleh Pengusaha berinisial Hrmt dan Hsn. Berbekal surat tanah tahun 1997, yang diduga dikeluarkan oleh oknum mantan kepala Desa Pematang Duku pada tahun 2013 perambahan tersebut berlangsung massif tanpa halangan.

Namun pada tanggal 9 maret 2019 lalu satu unit alat berat yang digunakan sebagai alat perambahan ribuan hektar kawasan hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit itu berhasil diamankan tim Badan Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK Wilayah Sumatra dipimpin oleh Uliman, SH selaku PPNS.

Hal tersebut diungkapkan Muis warga desa Bantan Sari yang mengaku ikut serta menyaksikan saat penangkapan alat berat jenis excavator oleh tim BPPHLHK Wilayah sumatra menerangkan kepada tim media ini 1/10/2019.

“Saya berserta beberapa orang warga Bantan Sari melihat langsung tim gakum melakukan penangkapan satu unit Alat berat jenis excavator, saat ditangkap posisi alat berat tersebut sedang parkir tidak bekerja di bedeng yang kami ketahui milik Hermanto pengusaha yang dikelola dibawah kendali bahar. Yang Kami tahu alat berat tersebut sudah berberapa tahun berada didalam hutan, kami menduga alat berat itu digunakan sebagai perambah kawasan hutan Bantan Sari maupun kawasan hutan pematang duku hingga menjadi kebun kelapa sawit saat ini,” terang Muis. 

Lebih lanjut terang warga Bantan Sari yang dikenal berprofesi sebagai petani itu,  usai alat berat ditangkap oleh tim gakum yang di pimpin Uliman, alat berat tersebut dititipkan kepada dirinya. “Saya merasa heran tak beberapa hari kemudian saya dengar ada salah seorang dari kepala desa yang mengaku bahwa alat berat tersebut adalah merupakan alat berat sewaan desa mereka untuk membuat embung air pemadaman api. Pada hal itu menurut saya adalah bohong, karena alat berat tersebut saya ketahui telah bertahun-tahun berada dalam kawasan hutan Bantan Sari dan diduga telah merambah ribuan hektar kawan hutan Bantan Sari maupun hutan Pematang Duku untuk  membuat kebun kelapa sawit,” paparnya.

Bukan hanya itu saja, yang menjadi pertanyaan besar baginya, setelah hampir tujuh bulan alat berat dititip kepadanya sementara penangan kasus penangkapan alat tersebut tidak ada kejelasan atau tidak ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 

Selain itu pada saat pengambilan alat berat yang dititp oleh Uliman Selaku ketua Tim gakum kepadanya dibuat berdasarkan berita acara penitipan oleh tim BPPHLHK wilayah Sumatra. Sementara yang mengambil alat berat tersebut malah kepala desa pematang duku (Badrun) tangal 22/9/2019 lalu

“Ketika itu saya sangat keberatan, karena saya minta Uliman sendiri selaku penitip barang untuk membuat berita acara pengambilan barang, namun yang bersangkutan tidak mau mengeluarkanya degan berbagai alasan dan rayuan yang disampaikan secara lisan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, mau tidak mau dalam  keadaan terpojok terpaksa saya serahkan alat berat tersebut kepada Badrun,” ujar Muis. 

Masuri, juga warga desa Bantan Sari, yang mengaku sebagai salah seorang saksi yang dimintai keterangan oleh tim BPPHLHK di kantor BPPHLHK Pekanbaru dalam kesaksiannya telah mengungkapkan sejumlah alat bukti berupa dugaan surat tanah palsu yang di keluarkan oleh salah seorang oknum mantan kepala desa Pematang Duku untuk lahan di areal kawasan hutan yang rambah tempat penangkapan alat berat.

“Saya menduga puluhan, bahkan ratusan surat tanah yang dikeluarkan oleh oknum mantan kepala desa Pematang Duku diatas lahan kawasan hutan yang diakuinya masuk dalam arel hutan desa pematang duku tersebut adalah palsu. Karena surat tanah tersebut dibuat sekitar tahun 2013 tapi yang digunakan segel tahun 1997, lantas bagi masyarakat yang ingin memiliki lahan harus membayar surat tanah kepada orang-orangnya matan kepala desa tersebut senilai Rp. 800.000 per satu surat tanah pada tahun 2013,” ungkap Masuri  kepada tim media ini 1/10/2019 dirumahnya jalan Terburuk desa Bantan Sari.

Lanjut dia, bukti-bukti surat tanah diduga palsu tersebut telah saya serahkan kepada penyidik yang memeriksa saya, tapi penyidik tidak mau mengusutnya, malah bertanya hal-hal lain. Padahal ribuan hektar kawasan yang dirambah termasuk dalam kawasan hutan Bantan Sari dan kawasan hutan Pematang Duku. Saya menduga semuanya menggunakan surat-surat seperti itu.

Sementara itu, Kepala BPPHLHK Wilayah Sumatra, Edwod Hutapea ketika dikonfirmasi tim media ini 1/10/2019 terkait dengan sejumlah kejanggalan dalam pengusutan kasus tangkapan alat berat 9 maret 2019 dan tindak lanjutnya, melalui WhatsApp lelaki yang akrab dipanggil Edo tersebut mengaku telah menugaskan timnya untuk pengecekkan.

“Saya sudah tugaskan tim kesana untuk pengecekan mungkin besok baru berangkat, karena masih ada kegiatan lain di Jakarta, saya juga masih nunggu informasi dari mereka nanti,” jelasnya.**(Solihin)

Tinggalkan Balasan