Beranda Bengkalis Amril Mukminin Tokoh Masyarakat atau “Preman” ?

Amril Mukminin Tokoh Masyarakat atau “Preman” ?

5331
1

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Bengkalis Non aktif Amril Mukminin di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (27/8/2020).

Jonny Tjoa (pengusaha) dalam kesaksiannya menerangkan bahwa dirinya kenal dengan terdakwa Amril sekitar tahun 2012, berawal dari rencana pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) miliknya yang berlokasi di Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis.

“Saya tidak tau yang mulia kalau terdakwa Amril adalah Anggota DPRD, setahu saya beliau adalah tokoh masyarakat,” kata Jonny yakin.

Baca juga : Nikmati Hasil Korupsi Suami, Kasmarni Mantap Lanjutkan Dinasti

Kata Jonny lagi, “awalnya banyak gangguan terkait operasional pabrik, kemudian ada masyarakat yang mengusulkan untuk menemui Amril sebagai tokoh masyarakat,” dilanjutkannya, saat pertemuan, Amril mengatakan, “bagaimana kalau saya handel keamanan ? terus, bisa gak saya masukkan buah ?” ucap Jonny menirukan.

“Setelah itu memang praktis aman pak, dan pasokan buah juga stabil,” ujarJonny kepada Majelis Hakim.

Hubungan keduanya berlanjut dengan penandatanganan kerjasama dan komitmen fee yang diterima oleh Amril sebesar Rp. 5/kg. dari setiap TBS (Tandan Buah Segar) yang masuk ke pabrik mulai tahun 2013 sampai dengan 2019 dengan total 13 Miliar lebih.

“Setiap bulan jatah Amril ditransfer ke rekening atas nama Kasmarni, itupun atas permintaan terdakwa Amril,” lanjut Jonny.

Lagi : Dua Balon Kuat Bupati Bengkalis Dalam Pusaran Korupsi

Hakim Tipikor Ungkap Pembagian Uang Haram di Bengkalis

Saksi lainnya Adyanto (pengusaha asal Medan), menerangkan, dirinya setiap bulan menyerahkan uang secara tunai kepada Kasmarni, “jumlahnya gak tentu yang mulia, tergantung buah yang masuk, tapi, seingat saya rata-rata setiap bulan Rp. 180 juta, sampai tahun 2019 total Rp. 10 Miliar lebih,” ungkapnya.

Dalam persidangan juga terungkap, terhitung sejak tahun 2014 Adyanto telah setor komitmen fee kepada Amril meskipun tanpa perjanjiaan tertulis, Adyanto tetap percaya karena sudah dianggap keluarga. Selain itu pak Amril pernah bilang, “tidak usah pakai perjanjian, sampai anak saya cukup umur untuk menjadi saksi,” kata Adyanto meyakinkan.

Selain itu, jasa Amril juga digunakan oleh Jonny untuk pendirian pabrik miliknya di kabupaten Rohil dengan sistim dan komitmen yang sama. Kepada Jaksa KPK, Jonny mengaku, “saya sudah menganggap pak Amril seperti saudara, makanya tidak perlu perjanjian yang baru untuk PKS yang di Rohil pak,” ujarnya dengan pasti.

Untuk diketahui Amril Mukminin saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014 dari Partai Gokar.

Saksi membantah dan mengatakan tidak tau kalau Amril adalah anggota Dewan, bahkan saat maju jadi Bupati dan menang, dirinya juga tidak diberitahu secara langsung.

Menanggapi perkataan saksi itu, kepada media ini melalui sambungan telepon salahseorang warga pinggir (Jaya) merasa terheran-heran, “katanya dianggap keluarga, tapi tidak tau kalau saudaranya Anggota Dewan dan maju jadi Bupati,” celutuknya diujung telepon.

Sementara itu di tempat terpisah, Mattheus Simamora (ketua LIPPSI) mengatakan, “harusnya semua pihak lebih berhati-hati dan konsern terhadap masalah ini. Menurut saya Bengkalis ini masuk dalam kategori Akut. Coba bayangkan Bupati dan Wakilnya bermasalah secara Hukum, apalagi yang kita harapkan ?”

Lanjut Mattheus menegaskan, “makanya ke depan saya himbau kepada masyarakat, khususnya Bengkalis, dalam momen Pilkada serentak bulan Desember nanti, pilih pemimpin yang bebas dari dugaan Korupsi, karena ini kan program pemerintah juga.

Ditambahkan Mattheus, “kita prihatin melihat kenyataan ini, termasuk juga partai-partai yang kurang selektif melakukan penjaringan terhadap bakal calon kepala daerah,” pungkasnya.**(Batara)

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan