PEKANBARU, SUARAPERSADA.com- Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) kembali menyoroti dugaan mal administrasi rekrutmen 600 tenaga THL di RS Madani Jalan Garuda Sakti Pekanbaru yang sampai hari ini belum ada klarifikasi dan jawaban dari pihak manajemen RS Madani.
Sekjen DPP SPKN. Romi Frans meyakini bahwa dugaan mal administrasi pengadaan pegawai non PNS oleh pihak Rumah Sakit Daerah Madani (RSDM) Pekanbaru tahun 2021 hingga 2022 tidak sesuai dengan SOP yang sudah di tentukan. “Jika dugaan itu tidak benar kenapa harus diam, ya, berikan jawaban, ucap Romi Frans, Jumat (27/1/2023).
Dikatakan Romi Frans, SPKN siap kronfontir untuk uji materi dengan bersama sama croscek dengan melibatkan Inspektorat kota Pekanbaru dan wartawan. Siapa saja THL yang 600 orang itu, yang mana orangnya, apa tugasnya. “Kami menerima informasi saat bincang-bincang di kantin RSDM malah ada THL untuk bermain futsal, kata Romi Frans.
Kami menilai sistim rekrutmen yang dilakukan pihak RSD Madani itu tidak sistemetis dan tidak transparan, maka patut diduga telah mengabaikan Perwako Pekanbaru nomor: 222 tahun 2020 tentang mekanisme dan proses pengadaan pegawai non PNS (rekrutmen) di BLUD RSD Madani, khususnya pada Pasal 6 (enam), selanjutnya dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 1huruf b dan pasal 1 huruf c, bebernya.
Anehnya lagi kata Romi Frans, dari informasi yang kita rangkum bahwa sampai hari ini amprah gaji Dirut RSDM masih dari Sumbar dan ini menjadi pertanyaan buat kita bagaimana dengan SK penugasannya di Pekanbaru ? ini saja sebenarnya sudah menyalahi aturan. Padahal masih banyak Putra daerah Pekanbaru yang memiliki potensi menjadi Dirut RS Madani, sebutnya.
Kami juga mempertanyakan, SK penugasan Dirut RSD Madani itu, dan akan kita telusuri, karena dia pindah ke Pekanbaru dimasa Sekda kota Pekanbaru yang lama (M.Jamil-red)”.ucapnya.
Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi ke pihak Inspektorat Pekanbaru, Iwan Simatupang terkait kebenaran 600 tenaga THL ini dan menyambut baik informasi yang kami sampaikan serta akan melakukan investigasi ke RSDM, akunya.
Romi Frans berharap kepada pihak RSD Madani agar profesional dalam menyikapi kritikan masyarakat dengan tidak melibatkan siapapun. Jika tidak siap dikritik sebagai pejabat publik, jangan menjadi pejabat, sebab ada konsukwensinya yang harus dihadapi demi membangun Pekanbaru yang lebih baik, tutupnya.
Hal senada di sampaikan Ir.Robet Hendriko SH selaku ketua umum LSM Riau bersatu. Robert Hendriko sangat menyayangkan jika mal admistrasi yang disebut benar dan menjadi perhatian khusus bagi dirinya.
Menurut Robert, informasi yang disampaikan Sekjen SPKN terkait tidak transparansi sistim penerimaan 600 pegawai THL di RSDM Pekanbaru yang diduga sudah mengabaikan UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, terangnya.
Robert Andriko menambahkan, terkait 600 pegawai THL RSDM, ya jika benar saya hanya bisa mensuport demi kebaikan agar sistim rekrutmen itu lebih baik kedepannya. Kalau masih terjadi lagi, SPKN tinggal buat laporan saja. “Jangan gara gara satu orang, nama kota Pekanbaru jadi rusak”.ujarnya.
Lagi kata Robert Hendriko, kita ketahui bersama, bahwa bapak PJ. Walikota Pekanbaru, Muflihun saat ini lagi berjuang untuk membenahi kota Pekanbaru agar lebih baik. “Kami juga mendengar Rumor atau issu bahwa Dirut RSD Madani ini mau coba coba merapat ingin jadi Kadiskes kota Pekanbaru. Kami akan kawal selama tidak adanya klarifikasi dari pihak manejemen RSDM terkait rekrutmen pegawai THL,Kami juga meminta PJ Walikota Pekanbaru agar melakukan evaluasi Dirut RSD Madani itu, pungkas aktivis 98 ini.
Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru, dr Arnaldo Eka Putra yang dimintai tanggapannya baik melalui telp siluler dan pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp nya, untuk klarifikasi. Namun hingga berita ini di terbitkan, Dirut RSD Madani belum memberikan tanggapan.(jsR).
