ROHIL, SUARAPERSADA.com – Sebanyak sertus sembilan belas orang tenaga kesehatan yang terdiri dari Bidan Desa (Bindes) se- Rohil mendatangi Kantor DPRD Rohil di Jalan Merdeka Bagansiapiapi, Rabu (15/11/2017). Kedatangan mereka guna melakukan audensi dengan Komisi A terkait dana insentif dan gaji pokok yang belum kunjung dibayarkan pemerintah.
Audensi tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Rohil Abu Khoiri dan Anggota DPRD Rohil lainya seperti Hj Suryati, H Bahtiar SH, H Jaerli Silalahi dan Imam Suroso di Ruangan Rapat Komisi A DPRD, diwakili delapan belas perwakilan PTT Bindes CPNS.
Dalam audensi tersebut, Siti Riana yang berasal dari Puskesmas Sidinginan, bertugas di Desa Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir turut mengucapkan terimakasih kepada Komisi A DPRD Rohil yang telah bersedia menerima aspirasi mereka.
“Gaji kami dari bulan tiga sampai saat ini belum kunjung dibayarkan. Secara garis besar Itulah yang ingin saya sampaikan dalam forum ini, dalam hal ini kami mohon kepada bapak bapak yang terhormat agar mencarikan solusi terbaik untuk kami,” ucap Siti Riana.
Dia menambah, dari sekian banyak tugas yang mereka emban sampai saat ini mereka masih tetap menjalankan tugas tugas mereka seperti biasa karena menurutnya Bidan sebagai ujung tombaknya Dinas Kesehatan (Diskes) yang wajib menjalankan tugasnya sebagai Bidan.
Irmayanti dari Puskesmas Pembantu (Pustu) Bantaiyan, Desa Sungai Sialang Hulu menimpali, pengumuman CPNS diterima pada bulan Februari, dan daftar ulang pada bulan Maret, dan TMT mereka terhitung sejak pada bulan Mei, kemudian keluar SK CPNS pada tanggal 5 Agustus 2017.
Menurutnya sejak dari bulan Maret hingga kini mereka belum menerima gaji. Dana insentif mereka juga dihapus. Irma yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih, rok panjang serta mengenakan jilbab warna hitam ini mengaku, biasanya mereka mendapat dana insentif dari pemerintah, kenyataannya kini dana insentif mereka di hapus.
Sejak dari bulan empat, akunya, mereka sudah tidak lagi menerima dana insentif, sementara mereka terus bekerja dan tidak ada yang cuti, maupun bolong bolong, semuanya tetap berjalan seperti biasa.
“Yang kami tanyakan pak, mengapa sampai sekarang kami belum juga gajian, kemudia kenapa insentif bisa di putus dari bulan Maret dengan alasan orang (Dinas) bilangnya kami sudah CPNS. Memang kami CPNS terhitung sejak bulan Mei, jadi kata orang Dinas kami tidak akan terima insentif lagi, karena kami sudah CPNS,” katanya.
Hal tersebut mereka juga sudah pernah menanyakan kepada pihak dinas kesehatan terkait dengan SPMT mereka mengapa tidak bisa dibuat pada bulan Agustus, karena menurutnya mereka menerima gaji terhitung sejak bulan April hingga bulan Juli 2017.
Padahal menurutnya mereka sama sama diangkat dengan PPL Dinas Pertanian menjadi CPNS, sementara mereka sudah menerima gaji, bahkan sudah terima rapelan mulai bulan Mei sampai bulan Nopember 2017. Itu berdasarkan bukti selip gaji yang ada ditangan mereka.
Sementara, mereka mengaku melayani pasien mulai pagi secara geratis di Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Polindes. Beban kerja mereka selama 24 jam, bahkan mereka mengaku pekerjaan mereka sama dengan dokter yang juga menangani pasien gawat darurat tetap mereka tangani. Padahal, tambahnya, di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gaji PTT Bindes CPNS sudah dibayarkan.
“Insentif hilang, gaji hilang, jadi selama sembilan bulan ini kami nggak gajian pak, jangan gaji insentif pak, gaji pokok kami pun tidak keluar pak. Kami sudah melaksanakan kewajiban kami, kami mohon solusi dari bapak bapak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi A DPRD Rohil akan menindaklanjuti tersebut. “Kami sudah menangkap aspirasi ibuk melalui audensi ini, besok akan kami tanyakan langsung kepada pihak keuangan dan BKD, dan Dinas Kesehatan semoga persoalan ini segera terselesikan dengan baik,” kata Legislator dari Partai PKB ini.
Menimpali hal tersebut H Bahtiar SH mengatakan dari 119 orang Bidan PTT, dua diantaranya adalah dokter, kemudian sembilan tenaga UPT Penyuluhan Pertanian dan berapa orang diantaranya adalah guru sehingga total keseluruhan CPNS berjumlah berkisar 200 orang lebih.
Untuk itu dirinya meminta kepada seluruh PTT Bidan Desa (Bindes) CPNS agar bersabar, karena masing masing muarahnya kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir dan pihak keuangan daerah.
“Makanya pembayaran insentif itu dibayarkan bersama sama dengan gaji honor guru sebanyak tiga bulan terhitung sejak bulan Januari sampai bulan Maret 2017. Karena ibuk ibuk sudah dipersiapkan menjadi CPNS kemungkinan dana insentif itu tidak dibayarkan lagi,” kata politisi Partai Hanura ini.
Namun demikian pihaknya akan mempertanyakan perihal tersebut kepada pihak instansi terkait guna memastikan pembayaran dana insentif dan gaji pokok PPT Bindes CPNS se Rohil tersebut. “Kebetulan kami hari ini sedang ada rapat paripurna penyampaian nota keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017, ini akan menjadi agenda pembahasan kami,” imbuhnya.**(wis)
