MEDAN, SUARAPERSADA.com – Rekomendasi untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Marasutan Siregar yang di dengungkan para anggota Komisi B DPRD Medan hanya gertak sambal.
Pasalnya saat sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus pengesahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2016 yang berlangsung pagi, Selasa (15/12), sejumlah anggota dewan lintas fraksi yang tergabung di dalam Komisi B mendesak mantan Sekretaris Dinas Pendidikan ini di copot. Akan tetapi saat pembahasan lanjutan anggaran Dinas Pendidikan di ruang Komisi B, nuansa pencopotan itu tidak terlihat.
Malah, Wakil Ketua Komisi B, Ratna Sitepu yang sejak awal mendesak agar Marasutan di copot, sama sekali tidak menyinggung soal desakan itu.
Dari 11 anggota Komisi B, hanya 2 orang saja masih mempertahankan tuntutannya yakni Hendrik Halomoan Sitompul dari Fraksi Demokrat dan Irsal Fikri dari Fraksi PPP.
Lemahnya desakan ini lantaran sebelum rapat di mulai, di duga Marasutan sudah terlebih dahulu melakukan pertemuan di ruang Ketua Komisi B bersama beberapa anggota dewan. Ketika dipertanyakan soal desakan itu, Ratna hanya menyebutkan bahwa pihaknya hanya fokus membahas soal anggaran dan tidak mendalami soal pencopotan.
“Nanti kita fokus bahas anggaran saja. Yang itu jangan terlalu dibahas. Kita profesional saja,” ucap Ratna sebelum rapat dimulai sore, (15/12).
“Saya masih junior di komisi B ini. Meski saya tidak begitu paham dengan bahasan kita, tapi saya berusaha memahaminya. Namun ada satu hal yang harus saya sampaikan untuk menghargai bapak-bapak dari Pemko yang hadir. Saya mendapat amanah dari fraksi untuk menyampaikan bahwa kami setuju pak Kadis (Marasutan) dicopot dari jabatannya,” timpal Hendrik.
Tak lama berselang, Irsal Fikri pun melontarkan hal yang sama. Dengan tegas ia ‘menyerang’ Marasutan secara langsung dengan menyarankan Marasutan agar mundur sendiri dari jabatannya jika tidak mampu memimpin Disdik Medan.
“Dari awal fraksi PPP sudah mengagendakan untuk merekomendasikan pencopotan Marasutan sebagai Kadisdik. Kita lihat saja dunia pendidikan kita sekarang carut-marut. Kalau bapak merasa tidak mampu, lebih baik mundur saja. Saya pakai prinsip partai Golkar, suara kami suara rakyat,” ucap Irsal dengan suara yang lantang.
Koordinator Komisi B DPRD Medan, Burhanudin Sitepu yang hadir saat itu mengingatkan Marasutan agar jangan bersikap seolah-olah menyepelekan lembaga negara itu.
“Semua harus dikomunikasikan. Kalau sampai finalisasi sudah dijadwalkan tapi dari yang bersangkutan tidak ada merespon, ya jelas kami merasa disepelekan. Janganlah sekali-jali pak Kadis mau membenturkan lembaga ini. Ini tugas kami sebagai pengawas APBD,” sebut politisi partai Demokrat itu sambil menegaskan pada Marasutan untuk fokus pada pengembangan mutu pendidikan dari pada mengurusi proyek-proyek pembangunan di sekolah-sekolah.
Mendapati serangan bertubi-tubi, Marasutan menjelaskan bahwa pihaknya hanya menganggarkan untuk rehabilitasi ringan. Seperti mengganti seng dan pengecatan dinding. “Kami cuma yang kecil-kecil aja. Kalau yang besar-besar wewenang Dinas Perkim pak,” jelasnya.
Usai menjelaskan seluruh pertanyaan yang ditukukan, akhirnya rapat pembahasan pun ditutup dengan permintaan beberapa data yang harus diberikan segera kepada Komisi B DPRD Medan. Seperti data alat-alat olahrga, data guru non PNS, data mobilier, data penerima beasiswa, dan beberapa data penting lainnya.
Usai rapat, Marasutan yang di mintai keterangannya enggan berkomentar soal rekomendasi pencopotan dirinya. “Kalau itu saya tidak ingin komentar,” ungkapnya dengan ekspresi gugup dan berlalu pergi.**Win
