MEDAN, SUARAPERSADA.com – Ratusan warga dari Aliansi Mahasiswa Bersama Umat (AMMBU) dan Forum Islam Bersatu (FIB) menggeruduk gedung DPRDSU, mereka menggelar unjukrasa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017, Jumat (18/08).
Dalam orasinya Demonstran menolak keras dan meminta DPR-RI untuk membatalkan PERPPU tersebut, karena tidak ada alasan yamg bisa diterima dari terbitnya PERPPU itu. Mengingat UU nomor 17 tahun 2013, tentang Ormas adalah peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
Semestinya Pemerintah menjadi pihak pertama dalam ketaatan terhadap hukum, bukan justru menghindari dan seolah merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah Ormas. Sehingga harus membuat peraturan baru untuk membubarkan Ormas.
Secara substansial, PERPPU tersebut, mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa Negeri ini kepada Era Rezim Diktator.
Menurut pengunjukrasa yang dikoordinatori oleh Andika Mirza dari AMMBU, publik semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang berkuasa saat ini adalah rezim yang refresif anti islam.
Alasannya, setelah mengkriminalisasi ulama dan aktivis bahkan hingga sampai sekarang masih ada yang ditahan.
Pantauan suarapersada com, kedatangan pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Brilian Moktar anggota Komisi A DPRD-SU.
Kepada perwakilan pengunjukrasa Brilian mengatakan, tidak semua kebijakan Presiden Jokowi didukung oleh PDI’P.
“Semoga perjuangan ini berhasil.” ungkap Brilian, sembari menerangkan akan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat.**Win
