Tak Berikan Hak Normatif Buruh, SERBUNDO Laporkan PT. RAS Ke Disnaker Riau

0
40
Korwil dan Ketua DPC SERBUNDO Tengah Menyampaikan Laporan di Disnakertrans Riau

ROKAN  HULU, SUARAPERSADA.com– Perbudakan terhadap buruh perkebunan kelapa sawit masih saja terjadi hingga saat ini. Kesewenang-wenangan perusahaan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap situasi ini tentunya akan semakin memperburuk kondisi para buruh.

Hal tersebut disampaikan Kordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) Riau, Mattheus Simamora didampingi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC)  Kabupaten Rokan Hulu, Dorles Simbolon, usai melaporkan PT. Riau Anugerah Sentosa (RAS) ke Disnakertrans Riau di Jalan Pepaya Pekanbaru, Kamis (6/10/2021).

“Perusahaan yang kita laporkan ini salah satunya. Mulai soal status pekerja yang tidak jelas, Jaminan Sosial hingga hak-hak normatif lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan,” ujar Mattheus.

Lanjut Mattheus, saat ini anggota kita mendapatkan tekanan dari pihak perusahaan dan atas perlakuan tersebut kita dari Serikat Pekerja meminta Pemerintah melalui Dinas terkait agar segera memanggil pihak perusahaan.

Kita harap Pemerintah ‘peka’ dengan kondisi para pekerja perkebunan ini, soalnya di masa pandemi yang hampir melumpuhkan perekonomian seperti sekarang ini, sektor perkebunan kelapa sawit inilah yang bisa bertahan. Nah, berkaitan dengan hal itu produktivitasnya ditentukan oleh tenaga dan keringat para buruh.

Senada dengan yang disampaikan Mattheus, Ketua DPC-SERBUNDO Rokan Hulu, Dorles Simbolon didampngi Sekretaris, Esra Simbolon menjelaskan, perusahaan besar sekelas PT. RAS yang mempekerjakan Ribuan buruh tersebut, diduga kuat telah mengabaikan atau mengangkangi Undang-undang Ketenaga Kerjaan, khususnya tentang hak-hak Normatif buruh. Antara lain, mayoritas buruk tidak terdaftar sebagai peserta BPJS  Ketenagakerjaan. Tidak memberikan Alat Pelindung Diri (APD), Alat Perlengkapan Kerja(APK) begitu juga dengan penyediaan Air Bersih untuk konsumsi, bebernya.

“Atas kondisi tersebut, Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO)  sesuai fungsinya, hadir untuk memperjuangkan hak-hak  dan kesejahteraan buruh. Kami  sudah melayangkan surat perundingan (Bipartite) kepada pihak perusahaan. Namun pihak perusahaan tidak menggubris surat kami,” terang Dorles.

Lanjutnya, melalui Pengurus Basis (BP) di PT. RAS sudah mengajukan surat perundingan hingga dua kali.Tetapi tampaknya pihak manajemen  menutup diri, seakan akan mengabaikan permohonan kita. Maka sesuai aturan atau prosedur sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Maka kita laporkan kepada pemerintah melalui Disnaker provinsi Riau,” tegas Dorles.

Dorles Simbolon menambahkan, laporan atau pengaduan kita sampaikan dengan surat No: 007/DPC.SERBUNDO/ROHUL/X/2021 yang ditembuskan  kepada, Menteri Tenaga Kerja RI, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga  Kerja Provinsi Riau, Dewan Pengurus Pusat (DPP) SERBUNDO, Kordinator Wilayah Riau, Pengurus Basis SERBUNDO PT. RAS.

Ia menambahkan, agar Disnakertrans Riau, turun tangan sesuai Tupoksinya, untuk menyelesaikan persoalan dan penderitaan yang dihadapi oleh buruh. Karena diduga di PT. RAS. telah mengkebiri hak-hak mereka. Antar lain, terkait BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, Alat pelindung dari (APD),Alat Perlengkapan Kerja (APK) dan Air Bersih untuk Komsumsi, pungkasnya.(Esra/Korwil)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here