Beranda Breaking News Tahan Dua Tersangka Korupsi, KPK Belum Sentuh Indra Pomi

Tahan Dua Tersangka Korupsi, KPK Belum Sentuh Indra Pomi

663
1

JAKARTA, SUARAPERSADA.com – Hari ini Komisi Pemberantasan Korupai (KPK) menahan dua tersangka dugaan tindak Pidana korupsi Pembangunan Jembatan Water Front City, Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau, Selasa (29/9/2020).

ADN yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek Pembangunan Jembatan Water front City dengan nilai kontrak Rp. 117,68 Milyar dan berikutnya IKT Manajer Wilayah II PT. Wijaya Karya (Persero) digelandang KPK setelah sekian lama menunggu.

“Hari ini kami akan menyampaikan penahanan dua tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan dan pelaksaan pekerjaan pembangunan Jembatan Water Front City Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau,” demikian disampaikan Jubir KPK, Ali Fikri kepada redaksi, Selasa (29/9/20).

Ditambahkan Fikri, untuk kepentingan penyidikan, keduanya ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020.

Lanjut Fikri lagi, KPK menetapkan ADN dan IKT pada 14 Maret 2019 lalu, dengan dugaan para tersangka melakaukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelasnya via pesan elektronik.

Pada pertengahan 2013, ADN diduga melakukan pertemuan dengan IKT di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, ADN memerintahkan pemberian Informasi tentang desain jembatan dan Engineer’s Estimate kepada IKT.

Berlanjut Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang Pembangunan Jembatan Water Front City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi yang dimenangkan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

KPK juga menduga kerjasama antara ADN dan IKT terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri, terus berlanjut di tahun-tahun berikut sampai pelaksanaan.

Proyek ini sendiri dikerjakan secara tahun jamak yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kampar Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016. kuat dugaan, beberapa pejabat terlibat menikmati uang rampokan yang merugikan negara sekitar Rp. 50 Milyar.

Sangat disayangkan, saat negara melakukan upaya-upaya serius dalam pemberantasan korupsi, hal ini masih saja terjadi, apalagi melibatkan pejabat BUMN, seharusnya mereka ikut terlibat secara aktif membantu pemerintah dalam

“Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi pastilah masyarakat akan menikmati hasilnya,” tutupnya.

Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang saat itu dijabat oleh Indra Pomi sama sekali belum disentuh oleh KPK. Tetapi pernyataan resmi dari KPK tentang tidak adanya keterlibatan Indra Pomi dalam kasus ini belum ada.

Sementara itu, Indra Pomi yang saat ini menjabat sebagai kepala dinas PUPR kota Pekanbaru memilih bungkam saat coba dimintai tanggapannya terkait penahanan dua tersangka ini.

Hingga berita ini dimuat, belum ada komentar dari yang bersangkutan.**(Batara)

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan