Saksi Ahli Pidana UNRI Berikan Kesaksian Ringankan Terdakwa

DUMAI, SUARAPERSADA.com –  Dosen bidang hukum Universitas Riau, DR Herdianto SH MH pada Kamis (29/11/18) kemarin  dihadirkan oleh Kuasa Hukum terdakwa Ahmad Tohar Usman Alias Pak Somad Tohar Bin Usman H Rajak sebagai saksi A de Charge (meringankan) di depan persidangan Pengadilan Negeri Kls IA Dumai.

Saksi ahli dari Universitas Riau ini dihadirkan, diperiksa serta  memberikan keterangan kesaksiannya sehubungan dengan tindak pidana dugaan penggunaan surat palsu yang menjerat terdakwa Ahmad Tohar Usman Alias Pak Somad Taohar Bin Usman H Rajak.

Dalam keterangan kesaksiannya di persidangan Pengadilan Negeri Kls IA Dumai, DR Hardianto SH MH menyebutkan bahwa unsur perbuatan pelanggaran Pasal 263 Ayat ( 2 ) dan Pasal 263 Ayat ( 1 ) KUHPidana terpenuhi bila seseorang yang menggunakan surat atau dokumen tersebut mengetahui surat/dokumen yang dipergukannya itu palsu.

“Bila seseorang itu mengetahui surat atau dokumen yg di pergunakan adalah palsu, maka seseorang itu bisa dijerat Pasal 263 KUHPidana,” ujar DR Hardianto SH MH menjawab Kuasa Hukum bernama Indriyadi SH MH di depan persidangan.

Namun saat Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dumai, Yopentino SH menanyakan, saksi ahli dengan pertanyaan, apakah perbuatan terdakwa Somad, yang menggunakan surat palsu tidak salah dan tidak merupakan pelanggaran pasal 263 KUHPidana, sementara dia (terdakwa)  mengetahui kalau surat tanah yang  dipergunakan terdakwa pada perkara penggunaan suarat palsu itu ditandatangani oleh  oknum atau orang yang bukan menjabat sebagai Penghulu Pangkalan Sesai pada saat itu ?

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan JPU, Yopentino SH itu. Saksi ahli yang berstatus sebagai Dosen di UNRI itu berkata, “Tidak, bila kesalahan yang dilakukan terdakwa itu sudah merupakan faktor kebiasaan di suatu daerah atau tempat itu. Maka diperlakukan tidak bisa dikenakan Psl 263 KUHPidana,” ujar DR Hermanto SH MH menjawab Yopentino menjawab.

Setelah mendengar penjelasan saksi ahli yang dihadirkan Kuasa Hukum terdakwa Ahmad Tohar Usman Alias Pak Somad Tohar Bin Usman H Rajak. Kemudian Ketua Majelis persidangan, Firman Khadafi Djindar Bumi SH MH mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli bernama DR Hermanto SH MH.

“Tadi saudara saksi  menjelaskan, bahwa unsur pidana Pasal 263 KUHPidana terpenuhi bila akibat perbuatan tindak pidana itu, ada kerugian material dan imaterial. Dan tadi juga saudara saksi ada bilang, kalau unsur pidananya terpenuhi bila seserong yang menggunakannya mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam surat yang digunakanya. Lalu bagaimana pendapat saudara saksi ahli. Bila seseorang menjual satu hamparan lahan dengan alas hak (surat tanah) yang mau dijualnya itu ditanda tangani oleh orang lain. Maksud saya bukan Penghulu yang sesungguhnya pada saat pembuatan surat tanah tersebut ?” tanya Firman Khadafi Djindar Bumi SH kepada DR Hermanto SH MH.

“Kalau memang pelakunya mengetahui itu salah tapi dilaksanakan. Berarti unsur pidananya jelas. Pasal 263 KUHPidana yang didakwakan JPUnya terpenuhi,” ujar DR Hermanto SH MH menjawab pertanyaan Majelis Hakim.

Dengan demikian Laporan Polisi No 321/XII/2017 Res Dumai yang di ajukan saksi pelapor (korban) Sumijan ke pihak penyidik Polres Dumai telah sesuai dengan dakwaan JPU dari Kejaksaan Negeri Dumai, Yofentino SH.

Yang menjerat terdakwa Ahmad Tohar Usman Alias Pak  Somad Tohar Bin Usman H Rajak pada Pasa 263 Ayat ( 2 ) KUHPidana Jo Pasal 266 Ayat ( 2 ) KUHPidana.

Terungkap dan terpenuhinya sangkaan dari Kepolisian dan Pasal dakwaan dari Kejaksaan Negeri Dumai itu diperkuat dengan apa yang terungkap di persidangan pada sidang sebelumnya.

Yang menyebutkan bahwa  terdakwa Ahmad Tohar Usman Alias Pak Somad Tohar Bin Usman H Rajak, diduga kuat telah mempergunakan surat segel 1971 yang ditanda tangani yang bukan Penghulu Pangkalan Sesai pada tahun 1971 sebagai alas bukti surat untuk menjual / memindah tangankan kepada orang lain.

Sebagaimana di sampaikan media ini pada edisi sebelumnya, saksi korban (pelapor) bernama Sumijan telah merasa kehilangan hak (dirugikan) akibat perbuatan penggunaan surat / dokumen palsu yang di duga dilakukan terdakwa Ahmad Tohar Usman Alias Pak Somad Tohar Bin Usman H Rajak.

Seperti halnya di uraikan media ini pada edisi sebelumnya, bahwa terdakwa  Ahmad Tohar Usman Alias Pak Somad Toha Bin Usman H Rajak di duga dengan sengaja mempergunakan/ mengajukan surat segel 1971 yang ditanda tangani Abdullah H sebagai alat bukti surat kepemilikan lahan untuk melawan / menggugat Almarhum Barita Simbolon beberapa tahun lalu.**(Mulak Sinaga)