PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun S.STP, M.AP menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah Semester II tahun 2022 dari BPK Perwakilan Riau, tidak ada catatan serius dalam LHP,, Rabu (23/11/2022).
Saat penerimaan LPH tersebut, Muflihun didampingi Plt Sekretaris Daerah Indra Pomi Nasution, dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru.
PJ Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, dalam LPH tidak ada catatan yang serius, yang ada hanya bagaimana pemerintah kota dalam hal ini Bapenda supaya mencapai target lebih realistis, ujar Muflihun.
“Tidak ada catatan terkait masalah angka, hanya administrasi. Selain itu pemerintah kota khususnya Bapenda didorong agar lebih bijak dalam menetapkan target. Karena ini menyangkut dengan belanja daerah, ketika target tidak sesuai, target kecil belanja tidak jalan. Terjadi tunda bayar,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menambahkan, secara umum untuk pungutan pajak daerah yang dilakukan pemerintah kota sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Ke depan kita dalam menyusun target harus ada buku kerjanya. Bagaimana cara kita menghitung dan dalam penetapan target,”terang Indra Pomi.(jsR).
