PEKANBARU , SUARAPERSADA.com- Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun, S.STP bersilaturahmi dengan para kepala sekolah mulai dari tingkat TK, SD dan SMP negeri se-kota Pekanbaru di Hotel Mutiara Merdeka Jalan Yossudarso Pekanbaru , Selasa (14/2).
Pertemuan diawali dengan pemaparan dariKepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pekanbaru, Abdul Jamal, M.Pd terkait nasib guru honorer yang tersingkirkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Dimana, pegawai honorer akan dihapuskan jelang akhir 2023.
Bisa kolaps dunia pendidikan kita karena kekurangan guru secara drastis. Jumlah guru honorer mencapai 1.500 orang saat ini di Pekanbaru, papar Abdul Jamal.
Diuraikan Kadisdik Pekanbaru, saat ini, gaji guru honorer dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Guru honorer digaji Rp1 juta per orang. Namun, dana BOS ini tak cukup untuk operasional proses belajar mengajar bagi tiap satu orang anak didik, sebut Abdul Jamal.
Dalam arahannya, Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, S.STP menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini. “Pemko harus membereskan tunda bayar (utang ke pihak ketiga) yang masih tersisa Rp70 miliar”, sebut Muflihun.
“Menanggapi penjelasan kepala Disdik tadi, untuk dana BOS bagi satu pelajar SD hanya menerima Rp900.000 per tahun. Seharusnya, operasional belajar mengajar satu murid SD Rp2,6 juta per orang. Artinya, kami harus menganggarkan dana BOS Daerah,” ucap Muflihun.
Tahun ini, Pemko Pekanbaru tak bisa menganggarkan dana BOS daerah karena keterbatasan anggaran. Namun, Pemko Pekanbaru akan berupaya meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) agar bisa menambah anggaran bagi pelajar SD dan SMP.
“Kami telah menganggarkan pembangunan dua unit sekolah dan 24 ruang kelas baru (RKB) tahun ini. Diharapkan, dua sekolah baru dan penambahan RKB di sekolah lain dapat mengurangi beban orang tua yang anaknya terdampak zonasi,” harap Muflihun.
Disampaikan Muflihun, berdasarkan hasil penghitungan, belanja pegawai Pemko Pekanbaru di atas rata-rata yakni sekitar 30 persen ke atas. Solusinya, PAD harus ditingkatkan lebih dari Rp1 triliun. “Saya akan berdiskusi dengan Pemprov Riau dan pemerintah pusat bagaimana 1.500 guru honorer itu bisa diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” terang Muflihun.
Ia bersama kepala Disdik juga sedang memikirkan tingkat efektivitas mengajar bisa menjadi lebih baik. Apalagi, ada sekolah yang kekurangan guru.
“Saya juga minta para kepala sekolah TK, SD, dan SMP agar lebih serius mengurus anak didik. Karena, kemajuan peserta didik berada di tangan kepala sekolah,” ucap Muflihun.
Pejabat Wali Kota menambahkan, persoalan lain adalah masalah kebersihan, pencegahan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)
dan LGBT. Dua program harus dimasukkan dalam proses belajar mengajar berupa muatan lokal, pungkas Muflihun.(jsR).
