MEDAN, SUARAPERSADA.com – Pembayaran rekening tagihan air PDAM Tirtanadi Medan telah diberlakukan secara online. Namun PDAM Tirtanadi dan bank pengelola sistem online kurang mensosialisasikan sistem pembayaran ini pada masyarakat.
Selain itu masyarakat juga banyak mengeluhkan biaya administrasi yang dikenakan pihak perbankan. Maka dari itu Komisi C menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan bank pengelola sistem online PDAM Tirtanadi yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara juga mengklarifikasi keluhan masyarakat tersebut, (13/02).
“Dengan diberlakukan sistem online ini, maka secara otomatis pembayaran dengan sistem manual dihapuskan,” ujar anggota Komisi C DPRD Sumut Satrya Yudha Wibowo.
Menurut Satrya, sistem pembayaran online PDAM Tirtanadi seperti yang diketahui hanya untuk pembayaran air yang sedang berjalan saja. Untuk pembayaran yang sudah lewat atau menunggak masyarakat langsung membayar ke PDAM Tirtanadi. Ini dinilai menyulitkan masyarakat, karena keterlambatan membayar bisa jadi karena kelupaan. Bukan unsur kesengajaan dari masyarakat.
Satrya mengusulkan kepada ketiga bank ini agar adanya sistem auto debet, sehingga lebih memudahkan masyarakat apalagi bagi pelanggan yang cukup besar. Selain itu Satrya juga berharap adanya system pembayaran internet banking atau mobile banking hingga memudahkan masyarakat dalam membayar tagihan air.
“Jika sistem online ini PDAM Tirtanadi berhasil dengan baik, maka Komisi C bisa mendorong pemerintah agar mengutip Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara online,” ujar Satrya yang juga Bendahara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota dewan yang lain Khairul Anuwar, mengatakan bahwa peralihan pembayaran manual PDAM Tirtanadi menjadi sistem online dinilai masih baru. Sehingga menurutnya wajar masih banyak masyarakat yang belum mengetahui.
“Harapannya, bank ini bisa membantu PDAM Tirtanadi mensosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang mengetahui,” ujarnya.(Win)
