PEKANBARU, SUARAPERSADA.com-Sejatinya pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah melalui OPD Dinas PUPR Riau untuk perawatan jalan dan jembatan di Provinsi Riau. Dan pelaksanaan nya merupakan tugas dan tanggung jawab Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) sesuai wilayah kerja yang telah ditentukan.
Namun hasil investigasi SPKN di wilayah kerja UPT 1 Dinas PUPR Riau terlihat sejumlah ruas jalan rusak parah dengan lobang menganga. Salah satunya di jalan simpang perawang, simpang Pemda menuju Buatan dan jalan simpang Pramuka.
Terlihat pekerjaan minor atau pathcing sangat sedikit bahkan ada juga ruas jalan tidak tersentuh sama sekali. Yakni, Jalan Pemda Maredan dan jalan Pramuka.
“Kedua ruas jalan tersebut banyak lobang besar dan sangat dalam bahkan ada juga bagaikan bubur, ” beber Sekretaris Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, Jumat (16/7/2022) di Pekanbaru.
Lagi kata Romi, Informasi yang diperoleh, anggaran untuk perawatan jalan dan jembatan telah digelontorkan sebesar Rp 20 miliar untuk wilayah kerja UPT 1 Dinas PUPR Riau dan sudah tersedia sejak bulan Maret 2022 lalu, tetapi jalan yang rusak tidak di kerjakan, pungkasnya.
Hal senada disampaikan Ketua LSM-KPB Ruslan Hutagalung. Menurutnya, ruas jalan yang merupakan wilayah kerja UPT 1 ada di tiga Kabupaten/Kota di Riau.
Antara lain, Simpang Perawang sampai ke Siak batas Bengkalis Kecamatan Bungaraya.
Sementara di Pelalawan ada di simpang Pujut dan di simpang Langgam.
Di kota Pekanbaru sendiri adalah ruas jalan Nangka, Jalan Riau, Jalan Yossudarso, jalan Pramuka dan jalan Pramuka lama hingga sampai Jalan Paus Rumbai sampai ke Palas, urainya.
Pantauan kami kata Ruslan, pekerjaan UPT 1
masih dalam tahapan 30 persen dari anggaran yang Rp 20 M itu, ucapnya.
Kami LSM-KPB tetap memantau pekerjaan UPT 1 itu. bahkan kami sedang menghitung nilai pekejaan nya mulai dari anggaran tahun 2020/2021 dan 2022. Menurut catatan LSM -KPB anggarannya mencapai hampir Rp 60 miliar.
Menurut Ruslan Hutagalung, sejjak UPT 1 ditangani oleh
Ardi, tidak membuahkan prestasi untuk dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan, khususnya di wilayah kerja UPT 1 Dinas PUPR Riau, terang Ruslan.
LSM-KPB, meminta kepada Gubernur Riau, Syamsuar segera mencopot Ardi dari kepala UPT 1 sebelum Tipikor,atau KPK mengurusnya, tutup Ruslan Hutagalung.
Ardi selaku kepala UPT 1 Dinas PUPR Riau saat di konfirmasi mengatakan, jika disebut kami tidak melakukan perbaikan jalan di wilayah kerja UPT 1, tidaklah benar. “Kita sudah bekerja maksimal sesuai dengan kemampuan anggaran serta tenaga petugas Operasional dan Perawatan (OP) yang kita miliki,” sebut Ardi.
Terkait Jalan Simpang Perawang menuju Siak, itu sudah kita kerjakan. Tetapi karena kenderaan yang melintas pada umumnya mobil besar dengan tonase melebihi kemampuan ketahanan Jalan, sehingga rusak lagi. Namun demikian, kita akan melakukan perbaikan lagi nanti, ujarnya.
Ditanya ketebalan best A dan B serta pengaspalan hotmix. Menurut Ardi, masing -masing tipikal jalan berbeda-beda. Ada jalan yang Best B 30 cm dan Best A 20 Cm dan Aspal nya 6 Cm dan over lay atasnya 4 Cm. Yang standar Bina Marga itu, Best B 20 Cm, best A 15 Cm, Aspal 6 AC/BC dan 4 BC/WC, urainya.
Kembali ditanya kondisi Jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru menuju Buatan yang sudah rusak parah namun tidak ada perbaikan. Ia mengakui bahwa Jalan Pramuka Rumbai belum di perbaiki. Karena saat ini di ujung Jalan ada pekerjaan penimbunan dan pengerasan Jalan. Sehingga jika di perbaiki saat sekarang akan rusak kembali. Nanti kalau sudah selesai pekerjaan di ujung Jalan, kita akan perbaiki, pasti akan kita kerjakan, ujar Ardi.
Ardi menambahkan, UPT 1 Dinas PUPR Riau dengan wilayah kerja di tiga Kabupaten/kota di Riau. Adapun volume atau panjang Jalan yang menjadi tanggung jawab kita untuk perawatan sekitar 400 Km. 75 persen diantaranya Jalan aspal dan sisanya Jalan tanah atau pengerasan, urainya.
Sementara jumlah tenaga Operasional dan Perawatan (OP) yang kita miliki sebanyak tiga Tim. Adapun sistim kerja yang kita terapkan adalah swakelola type 1 (Dikerjakan sendiri). Artinya, kita yang menyediakan tenaga, material dan peralatan yang dibutuhkan, terangnya.
Ardi menambahkan, dalam pelaksanaan pekerjaan kita berupaya sebaik mungkin, tapi yang namanya manusia biasa pasti ada kelemahan dan kekurangan.
Jika di lihat dari jumlah tenaga OP yang kita miliki dengan panjang ruas jalan yang menjadi wilayah kerja, bisa dimaklumi kalau terjadi keterlambatan perbaikan jalan yang rusak. “Yang pasti kita tetap bekerja sesuai juklak dan juknis yang ada,” tutupnya. (jsR).
