“MEA 2015 merupakan sebuah proses, bukan sebuah event. Setelah 2015, yang merupakan target Politik pemimpin Asean, proses integrasi Asean tidak akan terhenti namun justru akan semakin intensif. Proses tersebut pada intinya akan membuat Asean menjadi semakin atraktif, berdaya saing tinggi dan efektif,” papar Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman saat menghadiri program acara Sosialisasi Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/11).
Tujuannya adalah, menjadikan Asean menjadi kawasan dengan ekonomi yang berdaya saing disertai pertumbuhan yang lebih setara di seluruh negara anggotanya dan terintergrasi dengan lebih baik dengan pasar global.
Plt Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, masyarakat Ekonomi Asean terdiri dari 4 Pilar yang terkait satu dengan lainnya. Misalnya pilar 1 Pasar tunggal dan berbasis produksi, pilar 2 tentang Kawasan Ekonomi yang berdaya saing, pilar 3 Pembangunan Ekonomi yang merata, dan pilar 4 ntegrasi dengan Ekonomi Global.
Pasar bebas dalam agenda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 perlu disambut dengan kesiapan. Karena Riau dan wilayah Sumatera akan menjadi salah satu terirotial pasar bebas Asia Tenggara yang bersaing secara global.
Sementara itu, untuk meghadapi MEA, upaya pengembangan dan penyehatan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah mesti dilakukan dengan berkoordinasi antara Diskop UMKM Riau dengan satuan kerja teknis yang ada.
Mulai dari tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten dan kota di Riau. Tanpa sinergisitas yang baik, pengembangan koperasi dan UMKM diyakini tidak akan maksimal.
Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Riau Drs H Dahrius Husin MM belum lama ini di Pekanbaru. “Pembangunan koperasi dan UMKM itu mesti dilakukan dengan membenahi kelembagaan dan membenahi aspek usaha dari lembaga itu. Nah, jika hanya pembinaan kelembagaan saja yang dilakukan Diskop UMKM, sementara aspek usahanya tidak dibenahi oleh lembaga teknis, maka hasilnya tidak maksimal. Tentu akan lebih baik jika pembenahan kelembagaan juga dibarengi dengan pembenahan usaha bersama instansi teknis,” ujar Dahrius.
Mengenai koordinasi ini, Dahrius memaparkan, setahun belakangan ini pihaknya sudah mengupayakan mengelar rapat koordinasi dengan melibatkan instansi teknis di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
“Ini kami lakukan semata karena menyadari peran instansi teknis sangat penting dalam mendorong perkembangan dan penyehatan lembaga koperasi dan UMKM kita,” ujar Dahrius.
Ia mencontohkan, saat ini sudah ada gabungan kelompok usaha tani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gapoktan.
“Secara kelembagaan, kita bisa bina kelembagaannya, namun usaha mereka di bidang pertanian tentu lebih pas jika dibina dan mendapat sentuhan langsung dari dinas teknis terkait,” ujar Dahrius.
Dahrius menambahkan, konsep pengembangan koperasi dan UMKM ke depan terus akan diarahkan dalam kerangka koordinasi dan sinergisitas dengan instansi teknis baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
“Koordinasi ini terus kami tingkatkan, dan alhamdulillah saat ini sudah mulai nampak konsepnya, tinggal keseriusan seluruh pihak untuk menjalankan kerangka sinergisitas ini,” ujar Dahrius. **Adv
