MEDAN, SUARAPERSADA.com – Sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan supervisi tindakan pencegahan korupsi di jajaran pemerintahan daerah tersebut.
Pimpinan KPK, Ambarita Damanik, menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Utara tengah diterpa gelombang besar karena pemimpin daerahnya berturut-turut tersangkut kasus pidana korupsi. Terkait hal itu, kedatangan KPK ini bertujuan untuk meminta komitmen pejabat tertinggi dari tiap-tiap lembaga negara guna menghindari terulangnya kasus yang sama.
“Kita sangat prihatin untuk Sumut. Ini peristiwa yang terjadi melibatkan petinggi di Sumut. Sudah dua gubernur yang tersangkut. Mudah-mudahan sampai di situ saja, tidak bertambah lagi ke belakang,” tutur Ambarita dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumut, pimpinan fraksi, dan pimpinan korupsi di aula DPRD Sumut, Kamis (31/03).
Ia menyebutkan, kasus tindak pidana korupsi di Sumatera Utara terjadi dengan sangat massive dan melibatkan seluruh pihak di jajaran pemerintahan. Ironisnya, hal ini terkesan diabaikan begitu saja.
“Kalau misalnya masing-masing pihak menjalankan tupoksinya, tindak pidana korupsi itu tidak akan terjadi,” kata Ambarita.
Lebih lanjut Ia mengharapkan lembaga Legislatif di tingkat Provinsi itu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif guna menghindari penyalahgunaan anggaran negara.
“Saya yakin kalau pengawasannya lebih efektif, kutipan-kutipan dari SKPD atau penyalahgunaan dana Bansos, ataupun penerimaan dana dalam rangka mutasi tidak akan terjadi. DPRD dalam tugas budgeting-nya mulai dari rapat banggar, penetapan KUA PPAS, hingga penetapan APBD dan P-APBD juga diharapkan demikian. Kami berharap kedatangan kami untuk ke depan tidak terjadi lagi seperti ini,” ujar Ambarita.**Win
