Kecamatan Rumbai Jadi Pilot Proyek Program Smart City

0
378

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Dalam tahun 2016 mendatang Walikota Pekanbaru, Firdaus,ST,MT akan menerapkan program Smart City dan menetapkan  Kecamatan Rumbai sebagai pilot proyek. Dan meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Pekanbaru untuk segera menindak lanjutinya. Hal tersebut ditegaskan Walikota Pekanbaru, kepada sejumlah awak media, Selasa (17/11).

Menurut Walikota, Pemerintah Kota Pekanbaru, serius menerapkan dan melaksanakan  program “smart city” di Pekanbaru dan akan dimulai tahun 2016 mendatang. Diakuinya, untuk tahap awal nanti memang belum bisa dilakukan secara  menyeluruh, mengingat kesiapan dan ketersediaan sarana belum sepenuhnya tersedia. Jadi akan dimulai dari satu Kecamatan. Dan kita tetapkan Kecamatan Rumbai, sebagai percontohan.

Menurut Firdaus,  Rumbai akan membangun sistem link terhadap semua data kependudukan, mulai dari tingkat RT/RW hingga ke Kecamatan. Lalu diteruskan ke kantor Walikota. “Jadi, jika saya ingin mengecek data apa saja tentang Kecamatan Rumbai semua bisa dilihat dari ruangan kantor,” sebutnya.

Untuk itu kata Wako, pihaknya meminta Bappeda untuk merealisasikan hal ini. Karena tim penanggulangan kemiskinan ada di lembaga tersebut.

Ditanya, alasan untuk memilih kecamatan Rumbai sebagai pilot projek. Menurut Wako, karena selama ini Kecamatan Rumbai telah memiliki data sajian kependudukan yang lebih baik dari kecamatan lain.

Camat Rumbai, Zulhelmi Arifin, me jelaskan  bahwa sejak tahun 2014 lalu, pihaknya  sudah memberlakukan program pembuatan peta bidang persil tanah dengan Sistem Informasi Geografi (SIG). Sistin tersebut salah satu cara untuk mengimformasikan data tata ruang wilayah Rumbai dengan  merepresentasikan objek dibumi.

“Dalam SIG kami menggunakan teknologi informasi sebagai perangkat yang membantu dalam penyimpanan, memproses, mengalisa, mengelola data serta menyajikannya,” terang Zulhelmi.

Menurut Zulhelmi Arifin yang sering disapa Emi, tujuan pembuatan peta berbasis SIG, agar tanah memiliki kepastian letak, ukuran dan terdata baik dalam arsip fisik maupun digital. “Serta bisa digunakan dan link kepada satker yang membutuhkan seperti BPN, Dispenda, Dinas Cipta Karya, Pertanian dan BPT-PM,” pungkasnya.**(jsn)

Tinggalkan Balasan