PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Isu mutasi jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru, yang digulirkan Walikota Pekanbaru, Firdaus, ST MT membuat para pejabat merasa tidak nyaman bertugas. Apalagi saat ini sudah mendekati bulan ke dua tahun 2015 yang merupakan batas waktu yang di sebutkan walikota Pekanbaru.
Meski Walikota Pekanbaru Firdasus, ST MT telah berulang ulang menyebutkan dan menekankan, bahwa mutasi jabatan di pemerintahan merupakan hal yang biasa dan salah satu bentuk penyegaran. Walikota juga berharap agar mutasi jangan sampai mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah.
Namun pada faktanya, menunggu waktu pelaksanaan mutasi jabatan tetap saja membuat para pejabat kasak- kusuk.
Sudah menjadi rahasia umum, ada di antara pejabat yang kasak-kusuk mencari bemper agar tidak tergeser dari posisi semula. Selain itu ada yang ambil muka kepada pimpinan, dalam hal mempertahankan posisinya. Dan sebagian juga ada yang bersikap cuek dengan isu tersebut, karena mereka tak khawatir kalau posisi tergese dan non job sekalian.
Pantauan media ini, sekalipun APBD kota pekanbaru telah disahkan, bahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) telah diserahan kepada masing masing SKPD di lingkungan Pemko Pekanbaru, tetapi belum juga tampak pelaksanaan kegiatan. Terutama pada SKPD yang berhubungan dengan proyek, kecuali kegiatan rutin.
Beberapa SKPD yang berhubungan dengan pembangunan atau proyek. Seperti Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta, Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Pendidikan kota Pekanbaru misalnya. Hingga saat ini belum melakukan proses pelaksanaan proyek sebagaimana mestinya.
Salah seorang pejabat di Dinas Bina Marga dan SDA Pekanbaru yang tidak bersedia disebut jati dirinya, Kepada media ini mengakui, isu mutasi memang sedikit mempengaruhi kinerja, “terutama kepada pejabat eselon II. Hanya saja bukan berarti berpengatuh kepada program kerja Dinas,” ujarnya.
Dicontohkannya, Dinas BM dan SDA, pelaksanaan pembangunan sarana jalan menuju perkantoran Penko Pekanbaru di Tenayaraya, sudah dalam tahap evaluasi, urainya.
“Jadi kurang tepat kalau disebut isu mutasi berpengaruh kuat kepada kinerja,” terangnya.
Ketua LSM LPKR Riau, Andrwes, menyebutkan, wajar saja isu mutasi pengaruhi kinerja beberapa pejabat. “Apalagi pejabat yang kinerja selama ini tidak mendukung program Walikita Pekanbaru FirdausST MT,” terangnya.
Dia.juga meminta kepada Walikota Firdaus, jika memang ada mutasi, segera dilakukan. Jangan hanya isu.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tahun ini hendaknya lebih bagus dari tahun 2014 lalu. Karena pengesahan APBD 2015 jauh lebih cepat. Jadi tidak asa alasan keterlambatan pengesahan APBD, tutupnya.(js)
