MEDAN, SUARAPERSADA.com-Terkait soal kelas sisipan dan siswa “silumat” pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015 dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi B DPRD Kota Medan dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Marasutan Siregar, serta Inspektorat.
Rapat dengar pendapat atau ”hearing” yang digelar Senin (07/09) itu berlangsung “panas”. Pasalnya, selain adanya perbedaan data jumlah sekolah yang membuka kelas sisipan antara yang dimiliki oleh Disdik Medan dengan pihak Inspektorat Medan, pihak Inspektorat Medan mengaku bahwa mereka kesulitan menindak kelas sisipan.
“Secara jujur kami (Inspektorat, Red) kesulitan untuk melakukan penindakan terkait siswa siluman di sejumlah sekolah negeri. Karena dari pengakuan kepala sekolah kepada kami, banyak siswa sisipan itu datang dari permintaan oknum-oknum berkepentingan, seperti anggota DPRD, OKP, kepolisian, wartawan, LSM, dan lain sebagainya,” kata Raja P Bangun SE, Auditor Madya Inspektorat Medan.
Dengan pengakuan itu, sontak membuat Ketua Komisi B DPRD, Irsal Fikri dan Wakil Ketua DPRD Medan, Burhanudin Sitepu terkesima.
“Bapak jangan asal sebutkan saja, ada perintah kepada bapak untuk menyampaikan hal itu, “sebut Irsal dengan nada tinggi.
Pantuan suarapersada.com, pihak Inspektorat menyebutkan bahwa diketahuinya oknum-oknum berkepentingan dalam PPDB 2015 diperoleh dari pengakuan kepala sekolah pada saat pihaknya melakukan tinjauan langsung ke sekolah-sekolah yang dilaporkan membuka kelas sisipan.
“Berdasarkan data dan surat tembusan dari Disdik Medan kepada Inspektorat Medan, diketahui bahwa ada lima sekolah negeri medan yang buka kelas sisipan yakni SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 15 serta SMP Negeri 1 Medan, “sebut Bangun yang diamini Sekretaris Inspektorat Medan, Saharudin Hutasuhut.
Dari hasil temuan dan pengakuan Kepsek kepada Inspektorat Medan, sambungnya, ada penambahan siswa masing-masing di SMA Negeri 2 sebanyak 80 siswa, SMA 3 sebanyak 55 orang, SMA 5 sebanyak 80 orang, SMA 15 sebanyak 41 orang, dan SMP Negeri 1 sebanyak 64 orang.
“Adanya permintaan-permintaan dari yang berkepentingan membuat sejumlah Kepsek bingung, dan para kepsek mengakui tertekan dengan desakan-desakan tersebut, sehingga akhirnya membuka kelas sisipan,” pungkasnya.***(Win)
