SUDAH saatnya semua desa yang ada di Riau memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan ini nantinya diharapkan bisa menjadi pelengkap pendorong pembangunan dalam usaha meningkatkan usaha perekonomian desa.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar pada acara pelatihan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Riau, di Hotel Furaya, Jumat (29/3/19).
Syamsuar berharap BUMDes ini bisa mewujudkan perannya sebagai penggerak ekonomi di desa dan diharapkan dapat diwujudkan segera.
“Sekarang kan BUMDes kita belum semua desa ada, jadi saya harapkan bisa diwujudkan dan ini bagian dari usaha meningkatkan usaha perekonomian desa,” kata Gubri.
Hal ini menurut Syamsuar tidak terlepas dari banyaknya masukan oleh para pendamping desa. Menurutnya, ini bernilai positif demi terwujudnya pembangunan di desa. Selain itu, ada juga masukan memprioritaskan insfrastruktur desanya. Namun yang menjadi persoalan, para aparatur desa justru belum mau mengalokasikan anggaran yang diberikan dari APBN kepada BUMDes.
“Inilah masukan kita terima. Makanya kalau sudah begitu, harus dibuatkan begitu, supaya nanti semua desa punya BUMDes. Karena BUMDes ini, bagian dari usaha meningkatkan perekonomian desa,” papar mantan Bupati Siak ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Riau, Syarifuudin menyoroti pentingnya keseiramaan antara Kepala Desa dan BPD dalam membangun desanya. Jangan sampai, perbedaan pandangan menyebabkan terkendalanya perencanaan pembangunan desa.
“Melalui Kegiatan peningkatan BPD se Riau angkatan I, penting untuk meningkatkan hubungan bersama kepala desa. Artinya, tujuan kegiatan ini dimana BPD punya kapasitas pengelolaan dan perencanaan tentang pembangunan desa. Baik itu tentang pengelolaan keuangan mau pun administrasi,” harapnya.
Menurutnya, keserasian dua aparatur di desa ini jika sampai tak sejalan akan berdampak menjadi kendala dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan, termasuk dalam perencanaan pembangunan. Keduanya harus bersinergi, untuk menciptakan pembangunan desa yang lebih baik. “Ketidakeserasian antara kepala desa dan BPD menyebabkan terkendalanya percepatan APBDes. Ini penting menjadi perhatian, agar pembangunan tidak terkendala,” harap Syatifuddin.**(Adv/hmsprovRiau)
