PEKANBARU, SUARAPERADA.com– Anggota MPR RI asal Riau, Ir HM Idris Laena yang menjabat sebagai Kepala Badan Anggaran MPR RI, akhir pekanlalu menggelar acara menyerap aspirasi warga Pekanbaru yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Tegal Pekanbaru (IKTP).
Acara yang berlangsung di aula Gedung Amartha Puri Pekanbaru tersebut dibalut dalam acara Seminar Penguatan Sistem Ketatanegaraan. Dengan mengusung tema “Quo Vadis Pilkada Serentak 2015 Untuk Mewujudkan Demokrasi Pancasila Demi Kesejahteraan Masyarakat”.
Idris Laena dalam pemaparannya menyebutkan, sebagai suatu bangsa, Indonesia mempunyai konstitusi nasional yang sangat membangun dan mendukung menjadi bangsa yang besar.
”Kita punya empat konstitusi nasional yang memiliki nilai membangun. Pertama, kita memiliki Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan dan keempat kita punya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara,”urainya seraya menambahkan peranan keempat konstitusi ini harus kita sinergi demi menguatkan sistem ketatanegaraan.
Dikatakan Idris, salah satu pasal atau terjemahaan dari UUD 1945 adalah sistem ketatanegaraan. Dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemilihan secara langsung dari rakyat. Artinya, sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik.
”Undang-undang pun kembali diperbaharui, dimana negara kita pada tahun 2015 ini untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi menerapkan sistem pemilu serentak. Bahkan, pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pun dilakukan secara serentak di akhir tahun. Hal ini membuat sistem ketatanegaraan sangat pleksibel, dimana rakyat hanya memberikan suaranya satu kali dalam setahun,” katanya.
Tak hanya itu, melalui seminar ini, Idris menjabarkan bahwa Badan Kajian MPR RI ingin mendapat masukan dari masyarakat, terutama mengenai konstitusi dasar negara dan sistem ketatanegaraan.
Ditambahkannya, banyak hal dari pemikiran masyarakat yang perlu kami serap. ”Salah satunya mengenai UUD 1945, apakah kita perlu kembali pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” beber Idris sembari berharap pilkada serentak 2015 bisa berjalan dengan baik, lancar dan teratur,” pungkasnya.***(jsn)
