Tidak Komit terhadap Lingkungan, ARIMBI Minta Jokowi Copot Siti Nurbaya

PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Dalam hitungan bulan kontrak karya PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang sudah bercokol selama berpuluh tahun di blok Rokan akan segera berakhir.

Puluhan tahun sudah bumi Riau ini dikuras habis oleh Chevron. Bagi hasil yang tidak seberapa setelah dikurangi oleh biaya produksi (cost recovery) terasa manis bagi pemerintah pusat dan daerah provinsi Riau.

Sayang, Indonesia lengah dalam pengawasan. Operasi pegeboran oleh Chevron ternyata tanpa kendali lingkungan.

Meskipun ada pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan seperti SKK Migas, KLHK, Kementerian ESDM dan POLRI sepertinya tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Baru-baru ini, Yayasan Anak Rimba Indonesia (ARIMBI) dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Selamatkan Riau dari Pencemaran Limbah B3 Tanah Terkontaminasi Minyak”, Jumat (9/4/21) di hotel Furaya Pekanbaru, membedah temuan pencemaran berat hasil kegiatan Chevron.

Lebih konyol lagi ketika observasi di kawasan hutan konservasi Tahura dan Pusat Pelatihan Gajah ditemukan ceceran limbah minyak.

“Dua lokasi ini adalah dibawah tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), sementara posisinya dalam kegiatan pertambangan ini juga sebagai salah satu pengawas. Apakah Menteri tidak tahu ada pencemaran disitu ?” ujar Kepala Suku Anak Rimba Indonesia, Mattheus di Pekanbaru, Riau, Selasa (13/4/21).

Menurut Mattheus jika merujuk jawaban Manager Corporate Communications PT. CPI, Sonitha Poernomo kepada sejumlah media beberapa waktu lalu jelaslah Menteri LHK tahu pencemaran itu.

“Sonitha Poernomo kan bilang, sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia, PT CPI melaksanakan program pemulihan tanah terpapar minyak bumi di Blok Rokan sesuai arahan dan persetujuan KLHK dan SKK Migas. Jadi intinya mereka tahu ada bahaya bagi lingkungan disitu,” kata Mattheus.

Lanjut Mattheus lagi, Ibu Menteri kita ini mengeluarkan PermenLHK Nomor : P.101/MENLHK/Setjen/Kum.1/11/2018 tahun 2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, namun tidak menjalankannya sesuai apa yang dibuatnya.

“Artinya Menteri LHK tidak komit dengan aturan yang dibuatnya sendiri, malah kawasan yang menjadi tanggungjawabnya malah dibiarkan tercemar, mantap kan,” cibirnya seolah mengejek.

Melalui media ini kepala suku ARIMBI meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri LHK Siti Nurnaya Bakar karena dianggap tidak komit dengan kelestarian lingkungan.

“Kita menilai Ibu Menteri yang rajin berkunjung ke Riau ini tidak memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Jadi sudah pantas untuk segera dicopot,” pungkas Mattheus.**(Jsn)