Demo Mahasiswa Warnai Pelantikan Anggota DPRD Pelalawan

0
305
Demo Mahasiswa saat Pelantikan 35 anggota DPRD Pelalawan

PELALAWAN, SUARAPERSADA.com – Momen Pelantikan Oleh 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan masa jabatan 2019-2024 diwarnai aksi demo oleh dua kelompok mahasiswa.

Pantuan suarapersada.com, Selasa (27/8) demo dilakukan oleh 7 (tujuh) Paguyuban Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Pelalawan (Hippmawan) dan Aliansi Mahasiswa Pelalawan (AMP). Aksi demo yang dilakukan Hippmawan berada di depan gerbang utama pintu masuk gedung daerah. Sedangkan AMP berada di pintu samping gedung.

Aksi unjuk rasa ini sempat ricuh, pintu gerbang yang terus digoyang pedemo akhirnya roboh dan mahasiswa melakukan aksi bakar ban. 

Dalam orasinya, Hippmawan mengeluarkan lima tuntutan kepada para anggota DPRD terpilih;  Mendesak Pemkab Pelalawan memperhatikan dan melakukan tindakan terhadap murahnya harga berbagai komoditi. Mendesak Pemkab Pelalawan supaya segera mencabut izin perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum. Mendesak Dinas Tenaga Kerja agar menindak tegas perusahaan yang tidak memberdayakan tenaga lokal. Mendesak Pemkab untuk Mengawasi penegakan hukum oleh Polres Pelalawan terhadap pelaku atau korporasi menyebabkan Karhutla, danbMendesak Pemkab Pelalawan agar melaksanakan tranparansi APBD guna menghindari penyalah gunaan anggaran.

Korlap aksi Juliardi Tresno mengancam, apabila tuntutan ini tidak ditanggapi dengan serius maka akan dilakukan aksi yang lebih besar lagi.

Sedangkan AMP mengeluarkan Delapan Tuntutan Mahasiswa (Dentum) Pelalawan ; Menekankan pembangunan infrastruktur yang merata. Menjaga stabilitas harga barang tani.  Membangun kembali penguatan reformasi sistem keamanan untuk menangkal kriminilitas. Awasi tenaga kerja asing demi terbukanya lapangan kerja bagi tenaga lokal. Meminta agar dilakukan pencegahan karhutla dan diberi tindakan tegas terhadap pelaku. Menegakan supremasi hukum dan HAM untuk menjaga NKRI. Memperkuat pemerataan pendidikan demi menghasilkan kualitas SDM. Mendorong terciptanya over goverment demi keterbukaan informasi publik di setiap OPD dan Instansi Politik.

Kordinator Umum (Jordin) Aksi Ahmad syukur meminta supaya Anggota DPRD terpilih dapat lebih pro-aktif melihat dilema yang banyak terjadi di Kabupaten Pelakawan.

“Bila ini tidak ditanggapi maka kita akan turun kembali dengan massa yang lebih banyak,” ungkap Ahmad Syukur sambil kembali berorasi.**(DIR)

Tinggalkan Balasan