Tidak Profesional dan Proporsional, Pimpinan KJPP Rugikan Masyarakat Terdampak Pembangunan Tol Kandis-Dumai

DUMAI, SUARAPERSADA.com – Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro dan Rekan, Ir Veny Rinalny, ternyata tidak turut terjun kelapangan ketika tim KJPP melakukan pemetaan bidang tanah Poniman dkk yang akan diganti rugi.

Karena itu, bagaimana sebenarnya fakta dilapangan, baik soal kondisi tanah, jenis dan fostur tanah yang akan dinilai, Veny Rinalny mengaku tidak mengetahuinya karena Veny tidak terjun langsung kelapangan. Menurut Veny Rinalny, hanya anggotanya Suraya lah yang turun untuk menilai harga tanah yang akan diganti rugi.

Hal ini terungkap dari pengakuan Veny Rinalny dalam sidangan lanjutan perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang digugat Poniman dkk ketika Veny Rinalny dihadirkan sebagai saksi oleh kuasa tergugat I PPK kementerian PUPR, Rabu (30/5-2018).

Menurut Veny Rinalny dimuka sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) kelas IA Dumai, bahwa untuk menilai dan menentukan harga tanah warga (Poniman dkk) sebagai terdaftar penerima nominatif ganti rugi, kata Veny hanya berdasarkan hasil laporan dan photo bidang tanah yang diserahkan anggotanya Suraya.

Padahal pengakuan saksi Suraya yang diperiksa secara terpisah dan berbeda kepada majelis hakim, mengaku kalau Suraya tidak menjalani seluruh bidang tanah yang harga tanahnya akan dinilai atau ditentukan, akan tetapi Suraya menyebut hanya mengambil sampel dari ujung atau batas bidang tanah saja kemudian memotonya.

Lantas harga tanah yang dinilai Suraya bersama sampel dan photo bidang tanah yang diphoto tim penilai (appraisal) tersebut, laporannya diteruskan kepada Veny Rinalny di kantornya Pekanbaru. Kemudian Veny Rinalny yang menentukan berapa harga final, ungkap Suraya.

Apakah harga yang dinilai Suraya bisa berubah dengan harga final yang dinilai Veny Rinalny ? tanya hakim, “nggak juga pak, tapi biasanya ada yang berubah dan ada yang nggak”, ujar Suraya menjawab pertanyaan hakim sembari mengundang tanya pengunjung sidang, “bagaimana harga bisa dirubah sedangkan Veny tidak turun ke objek tanah yang akan dinilai” ?

Sementara itu, menjawab pertanyaan Destiur Ida Hasibuan SH selaku kuasa hukum Poniman dkk, bagaimana kondisi lahan Poniman dkk apakah dekat dengan akses jalan dan pemukiman penduduk ? Veny Rinalny selaku pimpinan tim appraisal atau tim penilai dari KJPP cabang Pekanbaru ini tampak seakan kaku menjawab pertanyaan pengacara penggugat tersebut.

Akan tetapi Veny Rinalny mengakui kalau lahan Poniman dkk dekat dengan akses jalan, namun jalan yang dimaksud Veny adalah jalan yang terbentuk sendiri karena dilalui orang bukan jalan yang dibangun penerintah memakai uang negara.

Apa yang disampaikan Veny Rinalny dihadapan majelis hakim yang dipimpin Hendri Tobing SH MH yang juga sebagai Wakil ketua PN kelas IA Dumai ini, terkesan menunjukan ketidakprofesioanalan dan tidak proporsionalnya saat appraisal KJPP ini menempatkan keahliannya dalam menilai harga tanah, sehingga mengakibatkan kerugian bagi warga yang terdampak pengadaan jalan tol dimaksud.

Padahal fakta di lapangan sebagaimana dalam isi gugatan Poniman dkk dan pengakuan sejumlah saksi, bahwa sebagian lahan penggugat Poniman dkk terdapat dipinggir akses jalan umum yang dibangun memakai anggaran pemerintah dan dekat dengan pemukiman penduduk Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bukit Kapur.

Namun kalau pun ada sebahagian diantara lahan mereka (Poniman dkk) sedikit jauh dari akses jalan dan pemukiman dimaksud, akan tetapi jenis dan postur maupun kondisi tanah merupakan tanah keras dan kondisi bagus bukan lahan gambut sebagaimana lahan warga lainnya dibayar mahal.

Veny Rinalny mengakui, bahwa pedoman menilai harga tanah yang terdampak jalan tol dinilai dari jenis tanah, kondisi, postur, luas dan terdapat akses jalan. Hal ini kata Veny dapat mempengaruhi harga, artinya harga yang lebih tinggi atau mahal.

Akan tetapi apa yang disampaikan Veny Rinalny menjawab hakim seakan tidak menyadari kalau kriteria atau pedoman yang diterapkan Veny Rinalny untuk menilai lahan Poniman dkk (gelombang 2) yang dekat dengan akses jalan umum, pemukiman dan kondisi tanah cukup bagus, dinilai Veny dengan harga berbanding terbalik yakni antara Rp 7000 hingga Rp 8000 an per meternya.

Semantara lahan warga lainnya (pembayaran gelombang I, 3 dan gelombang 4) sebagian kondisi atau postur tanah bergambut dan jauh dari akses jalan maupun pemukiman dinilai jauh lebih tinggi atau mahal diantaranya mulai sekitar Rp 32 ribu, 61 ribu, 79 ribu hingga 81 ribu rupiah per meternya.

Artinya, dari 4 tahap atau gelombang dilakukan pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak jalan tol di kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai oleh pelaksana pengadaan jalan tol, hanya lahan Poniman dkk (gelombang 2) yang dinilai appraisal harganya sangat kronis yakni seharga Rp 7000 an hingga Rp 8000 an per meter.

Yang lebih ironi lagi, harga lahan warga antara pembayaran gelombang 2 (Poniman dkk) dan gelombang 4, perbedaan harga cukup mencengangkan. Kenapa tidak, karena nilai harga tanah warga gelombang 4 dengan gelombang 2 milik Poniman dkk merupakan satu kelurahan di kelurahan kampung baru harganya sangat berbeda jauh.

Padahal lahan mereka terdapat satu kelurahan, tetangga dan satu hamparan. Dimana sebagian lahan ini dekat dengan akses jalan, pemukiman penduduk dan jenis atau postur tanah adalah sama bagus, akan tetapi harga diperlakukan tidak seimbang dan sangat jauh berbeda sebagaimana diakui saksi Hari Kushariyanto pada sidang sebelumnya.

“Saya keberatan dengan harga yang diterapkan dengan lahan Poniman dkk, kenapa harga tanah meraka murah (lahan Poniman antara 7000 rupiah hingga 8000 an) sedangkan tanah kami mahal padahal kami tetangga, sempadan dan satu hamparan”, ujar Hari Kushariyanto dalam sidang terpisah.

Meurut Hari kushariyanto saat dirinya dihadirkan sebagai saksi bersama ketua RT 08 kelurahan kampung baru mengaku heran soal harga tanah Poniman dkk yang dinilai tim appraisal Veny Rinalny sangat murah. Hari mengakui, bahw tanahnya dan warga lainnya yang satu gelombang (gelombang 4) sudah ditandantangininya dengan harga Rp 81 ribu permeter.**(Tambunan)