PEKANBARU, SUARAPERSADA.com – Sementara itu, terkait penanganan kasus dugaan korupsi DTT kabupaten Pelalawan yang saat ini sedang bergulir ternyata mendapat perhatian khusus dari berbagai Lembaga Masyarakat anti rasuah. Salah satunya adalah Lembaga Independen Pemberantas Korupsi (LIPPSI).
Kepada crew media ini, Kamis (9/10/17) Sekretaris LIPPSI, Manaor Sinaga sangat menyayangkan munculnya statement Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta beberapa waktu lalu.
“Pernyataan seperti itu akan berakibat terhadap lahirnya opini-opini liar ditengah masyarakat,” ujar Manaor.
“Apakah jika seorang pencuri yang tertangkap, kemudian mengembalikan hasil curian tadi maka pidananya akan hilang,” ucap Manaor bernada tanya.
“Sama halnya dengan kasus ini, ada apa sebenarnya dengan pengembalian uang Rp. 200 Juta dan yang lainnya itu, atas dasar apa pengembaliannya. Jika itu adalah bagian dari kejahatan korupsi DTT Pelalawan, maka sudah jelas siapa pelakunya. Lalu kenapa Kejati tidak menetapkan pelaku-pelaku yang mengembalikan uang tersebut sebagai tersangka ?” lanjut Manaor.
Masih menurut Manaor, harus ada penjelasan dasar pengembalian uang kerugian negara tersebut. “Jika pengembalian kerugian negara tersebut adalah inisiatif dan itikad baik dari seorang bupati karena mungkin merasa bertanggung jawab atas bocornya anggaran tersebut, seharusnya bukan hanya Rp. 200 juta tetapi seluruh kerugian tersebut harus dikembalikan,” sebut Manaor.
“Kejati Riau harus memegang teguh prinsip Equality Before The Law. Bahwa semua orang sama di hadapan hukum,” ucap Manaor.
“Kita akan memantau setiap persidangan yang akan digelar nanti, apakah penyidik akan menghadirkan semua saksi yang sudah diperiksa termasuk Bupati Pelalawan dan anaknya atau tidak. Mungkin saat itulah pertnyaan saya tadi akan terjawab,” tandas Manaor.
“Sudah bukan saatnya untuk bermain-main dengan proses hukum, saat ini masyarakat sudah cerdas dan relative tidak bisa dikelabui lagi,” pungkas Manaor.**(TIM)
