DUMAI, SUARAPERSADA.com – Menyikapi telah diterbitkannya surat oleh Kapolres Dumai menghimbau pihak bersengketa untuk menghentikan segala bentuk kegiatan dilahan sengketa yang berpotensi konflik tersebut, Edi Azmi Rozali, selaku kuasa hukum Awaluddin, tampak lega.
Setelah menerima surat yang dikeluarkan Kapolres Dumai, AKBP Donald Happy Ginting Sik. M.Si, Edi Azmi Rozali SH, yang berjuang mempertahankan tanah milik kliennya Awaludin, mengaku lega dan mengatakan apresiasinya kepada Kapolres Dumai.
“Inilah yang kita harapkan dan kita tunggu dari Kapolres. Kita tidak menginginkan terjadi gangguan kantibmas dilahan sengketa karena saling memaksakan kehendak. Kalu kita tidak menghormati hukum siapa lagi yang menghormati. Jadi saya mendukung dan menyampaikan apresiasi atas tindakan yang diambil oleh Kapolres Dumai. Ini demi mendukung keamanan para pihak bersengketa”, ungkap Edi Azmi.
Ditemui suarapersada.com secara terpisah diruang kantor kerjanya, Selasa (26/7), Edi Azmi Rozali menyebut, bahwa tindakan yang diambil Kapolres Dumai menghimbau pihak bersengketa untuk menghentikan segala kegiatan merupakan langkah yang tepat.
“Saya melihat situasi dilokasi tampak semakin tegang, jadi kalau polres Dumai tidak segera mengambil tindakan untuk memerintahkan para pihak untuk segera menghentikan segala kegiatan dilahan sengketa, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”, praduga Edi.
Apa yang disampaikan Edi Azmi Rozali, salah seorang pengacara Dumai ini tidak tertutup kemungkinan akan berpotensi konflik di lapangan objek tanah sengketa. Hal itu dilihat, karena pihak Pertamina tampak memaksakan diri untuk terus mengeruk tanah di lahan objek sengketa, karena itu, dia menyebut apresianya atas himbauan tersebut.
Ketika terjadi pertemuan disekitar lokasi sengketa antara pihak Pertamina dan Awaludin maupun Djohan, lewat Kuasa hukumnya, Kapolsek Medang Kampai Dumai, AKP Aman Pardosi, berulangkali menyarankan pihak Pertamina untuk tidak memaksakan kehendak, namun pihak Pertamina tidak menghiraukannya.
Selain itu, pihak Pertamina juga tampak “menggandeng” sejumlah aparat TNI AD dari Rudal bersama pihak Pertamina turun kelokasi, sehingga membuat suasana di lapangan menjadi sorotan publik.
Lebih ironis lagi, puluhan orang dari salah satu organisasi di Dumai, yakni organisasi FKPPI juga turut meramaikan pihak bersengketa, namun hingga berita ini dilansir, suarapersada.com belum mengetahui siapa yang mengundang/menghadirkan ormas itu turun ke lokasi tersebut.
Akibat kehadiran puluhan aparat TNI dari Rudal dan ormas itu, banyak pihak mempersalahkan Pertamina terkesan lebih mengedepankan atau memportontonkan kekuasaan kepada public dari pada menghormati hukum.**(Tambunan)
