BAGANSIAPIAPI, SUARAPERSADA.com – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil, Habib Nur meminta kepada Pemkab Rohil untuk memperhatikan nasib para guru bantu. Pasalnya, selama ini guru bantu yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) maupun di Kementerian Agama (Kemenag) Rohil kurang diperhatikan.
“Saya minta Kepada Pemkab melalui Disdik Rohil perhatikanlah nasib guru bantu ini, karena persoalan guru bantu sampai saat ini tidak pernah selesai terutama peningkatan kesejahteraan mereka. Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita kuat kenapa tidak,” ucap Habib Nur.
Menurut politisi PKB ini, untuk gaji guru bantu di salah satu SD yang ada di Kecamatan Bangko mereka digaji Rp200 ribu perbulan. “Ironisnya, gaji yang mereka terima setiap bulannya itu bisa-bisa 3 bulan baru dibayar. Kita merasa prihatin, dimana untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mereka terpaksa berjualan di kantin sekolah,” imbuhnya.
“Untuk itu Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang baru di laksanakan, kita berharap kepada Pemkab Rohil untuk segera menaikkan gaji mereka, ya paling tidak Rp500 ribu,” bebernya.
Kebanyakan guru bantu tersebut, terang Habib, mereka yang sudah lama bekerja dari 5 hingga 8 tahun dan itupun kurang di diperhatikan sama sekali. “Memang mereka dulunya masuk kerja melalui Kepala Sekolah (Kepsek) dan tidak memiliki SK Bupati, tapi kita mengharapkan kepada Pak Bupati tolonglah berikan SK kepada mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja,” pintanya.
Habib juga memberikan apresiasi dan mendukung wacana pemkab Rohil melarang tenaga pendidik untuk pindah ke instansi lain. “Saya pribadi sangat setuju apa yang telah disampaikan Plt Sekda kemarin melarang keras tenaga Fungsional pindah ke Struktural, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi tenaga pendidik,” ujarnya.**jarmain
