BENGKALIS, SUARAPERSADA.com- Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau-pulau Terluar, Mhd.Kusmayadi menyampaikan permohonan agar terakomodirnya sejumlah aspirasi masyarakat dan Pemerintah Desa dari 47 Desa di Kecamatan Bantan dan Bengkalis, terkait draf rencangan Peraturan Presiden Tentang Pengelolaan Pulau-pulau terluar saat ini sedang digodok oleh Pemerintah Pusat serta Permohonan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di pulau Bengkalis mendapat respon positif dari peserta Forum rapat ko’ordinasi yang melibatkan sebelas Kementrian yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan ( BNPP) di Aula hotel Twin Bengkalis, Selasa (28/3/2023).
Dalam rakor tersebut turut di undang dari instansi Veritikal di Daerah yaitu : Danlanal Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis, Koramil Bengkalis, Koramil Mandau, Koramil Rupat, Koramil Bukit Batu, Komandan PosAL Bengkalis, Kaka Bea Cukai Kab.Bengkalis, Kakan.Imigrasi Kab.Bengkalis, Kakan.Karangtina Perikanan Kab.Bengkalis, Kakan.Karangtina Tumbuhan dan Hewan Kab.Bengkalis, Kakan.Karangtina Kesehatan Kab.Bengkalis, Kapolres Bengkalis, Kapolsek Bengkalis dan Kapolsek Bantan.
Sementara pihak Pemprov Riau dan Pemkab Bengkalis tampak hadir Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Propinsi Riau, Kepala BP dan Litbang Prop.Riau, Kadis Perikanan, Kadis Perhubungan, Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Penterbakan, Kadis Perkebunan, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Koprasi dan UKM, Kadis Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga, Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kadis PMD, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Camat Bengkalis, Camat Bantan, Camat Rupat , Camat Ruapat Utara dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Penyelamatan Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia ( AMPPPT-NKRI).
Sebelum menyerahkan dua dokumen usulankan kepada penyelenggara kegiatan ( BNPP), Ketua AMPPPT-NKRI,
Mhd.Kusmayadi menyampaikan kritikan atas program yang dugaungkan yakni, budidaya udang dalam bentuk tambak atau kolam. Ia mengaku tidak alergi terhadap budidaya udang di pulau Bengkalis dan pulau Rupat, akan tetapi budidaya udang dengan cara membangun tambak atau kolam udang dengan membat hutang mangrove yang ada akan minbulkan dampak negatif serius terhadap dua pulau tersebut. Terutama pulau Bengkalis yang diketahui bahwa tingkat abrasi pantai nya cukup parah, apatah lagi kondisi lahan pulau Bengkalis sebagian besar gambut.
Tapi jika budidaya udang dengan menggunakanBioflok, AMPPPT-NKRI
sangat setuju. Apalagi budidaya udang sangat berpotensi untuk dijadikan unggulan daerah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, ujar Kusmayadi.
Dikatakan Kusmayadi, fakta yang terjadi sekarang dipulau Bengkalis dan pulau Rupat, bahwa pembuatan tambak udang oleh pengusaha pengusaha besar dengan merusak kawasan hutan. Sementara masyarakat kecil tetap menjadi buruh. “Bagaimana dikatakan meningkatkan ekonomi masyarakat”,ucapnya.
Ironis nya kata Kusmayadi, kebanyakan masyarkat bengkalis dan rupat tidak punya pekerjaan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan banyaknya warga mencari kerja ke Negara Malaysia, baik secara ilegal maupun menggunakan paspor wisata. Jika pemerintah benar-benar memperhatikan nasip masyarakat pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang merupakan garda terdepan Negara jni, pemerintah harus serius dengan dibarengi oleh angaran, program dan regulasi yang jelas. Jika tidak diperhatikan secepatnya, maka di khawatir fakta sejarah dan ketergantungan mata pencarian masyarakat akan berpotensi menimbulkan yang tidak baik bagi negara kita, papar nya.
Kritik yang disampaikan oleh ketua AMP3T- NKRI itu mendapat tepuk tangan gemuruh dari sejumlah peserta rapat.
Usai menyampaikan paparannya, Mhd.Kusmayadi menyerakahkan langsung dokumen Proposal usulan Pembangunan PLBN dipulau bengkalis dan usulan masyarakat berserta Pemerintah Desa dari 47 Desa di pulau Bengkalis kepada Dra.Farida Kurnianingrum, MM selaku Asisten Deputi Pengelola Kawasan Perbatasan BNPP.
Ia berharap usulan tesebut diakomodir dan disahkan, karena pada bab lampiran rencangan Perpres yang sedang digodok oleh Pemerintah pusat terdapat tiga strategi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, terdiri dari : 1.Pertahanan dan Pembinaan Wilayah, 2. Imprastruktur, Kesejahteraan masyarakat, Ekonomi, Sosial dan Budaya, 3. Pelestarian Lingkungan dan SDM. Respon yang digambarkan oleh Dra.Farida cukup positif, bahkan beliau mengatkan pada kesempatan itu ” ini memang bidang saya pak” tandasnya. (Solihin).
