BENGKALIS, SUARAPERSADA.com- Tokoh Non-Government Organization (NGO) yang tak asing bagi masyarakat kabupaten Bengkalis, bahkan propinsi riau, Solihin sedang menyusun langkah untuk menyamakan persepsi dengan sejumlah tokoh NGO, Tokoh Masyarakat, Pemuda, kepala Desa dan BPD dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bengkalis untuk mendorong Komisi II DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Mandau dari Bengkalis yang sempat terhenti akibat di keluarkan Moratorium oleh Pemerintah Pusat, dengan alasan tidak memungkinkan dilakukan pemekaran.
Menurut Solihin, keinginan pemekaran yang sudah sejak lama diperjuangkan oleh masyarakat Mandau, kini harus didorong kembali untuk agar bisa di golkan oleh Komisi II DPR RI.
Melihat adanya Pemekaran di Papua belum lama ini, maka secara otomatis moratorim tentang  pemekaran daerah beberapa waktu, maka harus dicabut untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, tegas Solihin.
Dengan demikan perjuangan masyarakat Mandau untuk pemekaran Mandau dari Bengkalis harus didorong, lanjut aktifis yang memimpin Yayasan Solidaritas Pemuda Melayu Peduli Lingkungan Republik Indonesia ( YSPMPL-RI) itu.
Sekalipun Solihin bukan warga Mandau, tetapi selaku warga Bengkalis apabila terjadi pemekaran berada di kabupaten induk, Alasan yang begitu mendasar beliau cukup kuat untuk ikut mendorong percepatan pemekaran Mandau. Terkait syarat-syarat pemekaran, rasanya sudah terpenuhi oleh para pejuang-pejuang pemekaran mandau sebelumnya, bahkan sebelum terjadi moratorium, berkas persyaratan pemekaran telah sampai ke komisi II DPR RI untuk di bahas, ucapnya.
Apa lagi saat ini anggota DPR RI Dapil Bengkalis yang juga mantan Bupati Bengkalis, Dr.H.Syamsurizal berada dikomisi II, tentu menjadi kewajiban bagi mantan Bupati Bengkalis itu untuk memperjuang aspirasi masyarakat Mandau. Bahkan Solihin mengatakan jika Dr.syamsurizal tidak mau membantu perjuangan masyarakat Mandau, maka menjadi catatan pada pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. ujar Solihin
Dikisahkan Solihin, memang pernah terjadi penolakan pemekaran Mandau, saat Dr.H.syamsurizal menjabat Bupati Bengkalis, bahkan sempat ada gerakan dari masyarakat bengkalis melakukan aksi demo ke istana Negara untuk menolak pemekaran mandau. Namun aksi itu terjadi disinyalir di prakarsai oleh oknum-oknum elit politik tertentu saja, karena ada kepentingan, ungkap Solihin.
Namun saat ini, mengingat yang memegang tampuk pemerintahan di Kabupaten Bengkalis adalah orang Mandau begitu juga dengan anggota legislatif kabupaten bengkalis didominasi dapil Mandau dan Pinggir, maka secara logika sudah tidak ada lagi kendala.
Jika pemegang tampuk kekuasaan masih mendengar aspirasi masyarakat Mandau yang diwakili oleh pejuang-pejuang pemekaran Mandau, ungkap penggagas pembangunan pantai wisata Raja Kecik pulau Bengkalis yang sudah di kunjungi Presiden Jokowi tanggal 28 september 2021 lalu ini.
Informasi yang dirangkum, bahwa Penggagas Budidaya pohon Gerungggang Indonesia yang telah mendapat legalitas dari pemerintah itu, dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan bersama sejumlah NGO lainya dengan mengundang tokoh masyarakat, sejumlah kepala Desa, BPD dan tokoh Pemuda untuk membahas pemekaran Mandau. (Slh).
